NILAI-NILAI PANCASILA DALAM FIKIH MEDIA SOSIAL

Qurrota Ayun
Institut Agama Islam Negeri Pekalongan
qurrota.ayun@iainpekalongan.ac.id
Athoillah Islamy
Institut Agama Islam Negeri Pekalongan
athoillahislamy@yahoo.co.id

Abstract
This study aims to explore and identify the dimensions of Pancasila values ​​contained in the construction of the MUI Fatwa related to the General Guidelines for Bermuamalah in Social Media. This qualitative research is a literature study with a normative philosophical approach. The theory used as a theoretical framework, namely the philosophical values ​​of Pancasila. The results of the study conclude that there is a philosophical dimension of Pancasila values ​​in the construction of the MUI Fatwa regarding general guidelines for muamalah in social media. First, the value of the second precept in the first general guideline is in the form of awareness of the importance of realizing human social values ​​in social interactions on social media. Second, the values ​​of the first and second precepts in the second general guideline are in the form of the importance of making religious and state norms the basis of ethics in social interaction on social media. Third, the value of the fourth and fifth precepts in the third general guideline is an awareness to be careful in responding and disseminating information on social media and upholding the values ​​of equal rights and laws for social media users.

Keywords : Pancasila, fatwa, MUI, muamalah, social media

Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi dan mengidentifikasi dimensi nilai-nilai Pancasila yang termuat dalam konstruksi Fatwa MUI terkait Pedoman Umum Bermuamalah di Media Sosial. Penelitian kualitatif ini berupa studi pustaka dengan pendekatan normatif filosofis. Teori yang digunakan sebagai kerangka teoritik, yakni nilai-nilai falsafah Pancasila. Hasil penelitian menyimpulkan terdapat dimensi filosofis nilai-nilai Pancasila dalam konstruksi Fatwa MUI terkiat pedoman umum bermuamalah di medsos.  Pertama, nilai sila kedua dalam pedoman umum pertama berupa pentingnya kesadaran mewujudkan nilai-nilai sossial kemanusiaan dalam interaksi sosial di medsos. Kedua, nilai sila pertama dan kedua dalam pedoman umum kedua berupa pentingnya menjadikan nilai-nilai norma agama dan negara sebagai landasan etik dalam interaksi sosial di medsos.  Ketiga, nilai sila keempat dan kelima dalam pedoman umum ketiga berupa kesadaran untuk berhati-hati dalam merespons dan menyebarkan informasi di medsos serta menjunjung nilai nilai kesetaraan hak dan hukum pengguna medsos. 

Kata kunci : Pancasila, Fatwa, MUI, muamalah, media sosial.

A.	Pendahuluan	
	Perkembangan dunia teknologi di satu sisi membawa dampak positif dan di sisi lain dapat berdampak negatif. Sebagai contoh media sosial sangat efektif sebagai media komunikasi dan juga media informasi di era disrupsi. Keberadaan medsos sebagai media berbasis digital telah banyak digunakan oleh masyarakat untuk berinteraksi sosial di dunia maya. Namun keberadaan medsos sebagaimana produk teknologi pada umumnya juga memiliki dua dampak, baik positif maupun negatif. Di mana dalam konteks interaksi sosial di tengah kehidupan masyarakat, keberadaan medsos dapat menjadi media sumber integrasi sosial. Namun sebaliknya dapat menjadi alat atau media untuk menciptakan disintegrasi sosial.
	Problem umum dalam penggunaan media sosial saat ini, antara lain. Pertama, banyak penggunanya yang belum selektif atau berita di medsos dengan mengidentifikasi sumber yang kredibel dari berbagai sumbernya. Kedua, banyak penggunanya cenderung menerima informasi mentah dari medsos lalu menyebarkannya. Ketiga, banyak penggunanya yang belum mampu memanfaatkan medsos untuk menyebarkan nilai-nilai luhur budaya bangsa (Negara). Tidak berhenti pada tiga problem umum tersebut,  problem kasus interaksi sosial yang seringkali mudah ditemukan dalam aktifitas interaksi sosial di ruang medsos, seperti penyampaian informasi dan pendapat tanpa sikap toleransi antar pengguna medsos. Banyak juga ditemukan berita bohong di medsos. Bahkan ujaran kebencian, seperti penghinaan, provokasi, pencemaran reputas. Tidak berhenti di situ, problem penggunaan medsos juga menyisahkan problem sekaligus tantangan baru dalam dunia aktifitas syiar keagamaan. Berbagai bentuk problem dalam penggunaan medsos sebagai medium interaksi sosial tersebut meniscayakan pentingnya keberadaan norma sosial, agama, bahkan norma agama yang mengaturnya.
	 Merespons berbagai problem empirik penggunaan medsos di atas, Majelis Ulama Indonesia (MUI) menetapkan Fatwa MUI Nomor 24 Tahun 2017 tentang Hukum dan Pedoman Bermuamalah Melalui Media Sosial. Namun penting diketahui bahwa sebelum adanya Fatwa MUI tersebut, pemerintah Indonesiatelah mengesahkan Undang-Undang Republik  Indonesia  Nomor  11  Tahun  2008  tentang  Informasi  dan  Transaski  Elektronik (ITE). Meski telah ada fatwa MUI yang mengatur penggunaan medsos. Namun kasus pelanggaran dalam penggunaa medsos dalam konteks interaksi sosial di Indonesia masih merajalela. Pada tahun 2020 misalnya, kasus pidana terkait penyalahgunaan medsos meningkat. Pada tahun tersebut tercata kurang lebih 59 kasus dari jumlah angka tahun sebelumnya (2019) yang mencapai 24 kasus.
Dalam menyikapi berbagai problem interaksi sosial di medsos yang masih merajalela, penting adanya kesadaran masyarakat, khususnya bagi para pengguna medsos agar dapat menjunjung nilai ajaran agama dan nilai luhur sosial budaya dalam penggunaan medsos. Pada konteks Indonesia, nilai-nilai luhur tersebut dapat diambil dari berbagai nilai yang termuat dalam Pancasila. Di mana keberadaan pancasila seyogyanya juga diharapkan dapat menjadi landasaan etik dalam pola berinteraksi sosial di medsos.Dengan kata lain, tidak cukup norma fatwa agama dan ketentuan hukum positif semata.
	Berpijak pada kegelisahan akademik di atas, penelitian ini bermaksud untuk mengeksplorasi dan mengidentifikasi nilai-nilai Pancasila dalam konstruksi fatwa MUI No.24 Tahun 2017 Tentang Hukum dan Pedoman Bermuamalah Melalui Media Sosial. Penelitian ini perlu dilakukan. Mengingat MUI sebagai instansi yang mempunyai otoritas mengeluarkan fatwa sosial kegamaan di Indonesia sudah semestinya memiliki dasar pertimbangan dalam merumuskan fatwanya agar sinergis dengan nilai-nilai sosial budaya masyarakat Indonesia. Telrbih sejalan dengan nilai-nilai kemaslahatan yang termuat dalam Pancasila sebagai ideologi Negara Indonesia.  

B.	Tinjauan Pustaka
Penulis menyadari pasca terbitnya Fatwa MUI tentang hukum dan pedoman bermuamalah di medsos terdapat beberapa penelitian yang mengkajinya dengan ragam fokus kajian dan perspektif masing-masing. Namun dalam konteks ini, penulis akan menguraikan berbagai penelitian sebelumnya yang memiliki relevansi dengan penelitian penulis ini, antara lain sebagai berikut. Ikhwanuddin Harahap (2017) menuturkan bahwa pertimbangan kemaslahatan (al-maslahah) sebagai orientasi hukum Islam merupakan bagian penting dari pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam mengeluarkan fatwa MUI Nomor 24 tahun 2017 tentang Hukum dan Pedoman Bermuamalah melalui Media Sosial. Penelitian Ikhwanuddin ini memiliki relevansi dengan penelitian penulis, akan tetapi fokus dan hasil penelitian Ikhwanuddin tersebut masih parsial, yakni belum berupaya menggali berbagai unsur yang menjadi landasan epistemologis hukum Islam dalam Fatwa MUI tersebut. Masih terbatas pada temuan unsur maslahat.
Subehan Khalik (2018) mengatakan norma fatwa MUI terkait pedoman bermuamalah di media sosial belum fokus dalam penggunaan media sosial dalam konteks transaksi ekonomi. Padahal norma tersebut sangat dibutuhkan. Mengingat di era digital saat ini, banyak sekalai amasyarakat menggunakan medsos sebagai medium transaksi bisnis secara online (ecomerce). Di mana banyak terjadi kasus pelanggaran dalam transaksi online tersebut. Berbeda dengan penelitian Subehan tersebut, penelitian ini lebih pada aspek paradigmatik yang dijadikan sebagai basis epitemologi hukum Islam dalam konstruksi norma Fatwa MUI tentang Hukum dan Pedoman Bermuamalah di medsos. 
Selanjutnya, Athoillah Islamy (2019) menyimpulkan bahwa fatwa ketentuan hukum MUI yang membatasi kebebasan berinteraksi sosial melalui media sosial merupakan jalan mewujudkan kemaslahatan individu (al-maslahatal-khassah) dan masyarakat (al-maslahat al-ammah). Sebagaimana penelitian Ikwanuddin Harahap, penelitian Athoillah ini masih parsial dalam menggali landasan epistemologis dalam konstruksi fatwa MUI tentang Hukumdan Pedoman bermuamalah di media sosial, yakni masih sebatas dalil maslahah yang ditemukan.
Berikutnya Athoillah Islamy (2021) dalam penelitianya menyatakan bahwa terdapat nilai-nilai sosial profetik yang terkandung dalam Fatwa MUI terkait pedoman umum bermauamalah di ruang medsos. Pertama, nilai humanisasi pada  norma fatwa pada pedoman umum pertama berupa nilai ajaran amar makruf, baik dalam komunikasi maupun informasi. Kedua, nilai transendensi pada norma fatwa pada pedoman umum kedua berupai landasan etik dalam bermedsos. Ketiga, nilai liberasi dalam norma fatwa pada pedoman umum ketig berupa sikap etik dan toleransi dalam menyikapi konten di medoso sebagai manifestasi nilai ajaran nahi munkar (mencegah kemunkaran) auntuk menghindari konflik sosial. Penelitian Athoillah ini menggunakan paradigm Ilmu Sosial Profetik yang digagas oleh Kuntowijoyo dalam menganalisis nilai-nilai sosial profetik Islam yang termuat dalam konstruksi fatwa MUI terkait pedoman bermuamalah di medsos
		Berpijak dari berbagai penelitian yang relevan di atas, tidak ditemukan penelitian yang fokus mengkaji dimensi nilai-nilai flasafah Pancasila yang termuat dalam konstruksi fatwa MUI tentang bermuamalah di media sosial. Hal inilah yang menjadi nilai distingtif penelitian ini dari ragam penelitian sebelumnya.

C.	Metode Penelitian
	Penelitian kualitatif ini berupa berupa studi pustaka (library research). Sumber data primer yang menjadi fokus objek penelitian ini, yakni fatwa Majelis Ulama Indonesia (MU)  Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 24 Tahun 2017 Tentang Hukum dan Pedoman Bermuamalah Melalui Media Sosial. Data sekunder berupa berbagai penelitian ilmiah yang relevan dengan objek fokus penelitian ini. Pendekatan penelitian ini berupa pendekatan normatif filosofis. Teori yang digunakan sebagai kerangka teoritik dalam menganalisis data init, yakni nilai-nilai sosial yang termuat dalam Pancasila. Keberadaan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila akan digunakan untuk mengeksplorasi dan mengidentifikasi nilai-nilai Pancasila dalam kosntruksi tiga pedoman umum bermuamalah di medsos dalam konstruksi fatwa MUI. Sifat pendekatan penelitian ini, yakni deskriptif-analitik. 

D.	Hasil dan Pembahasan
1.	 Pancasila: Ideologi Berbangsa dan Bernegara di Indonesia
	Dinamika perkembangan kondisi sosial masyarakat modern yang semakin dinamis telah berdampak pada perubahan sosial di pelbagai negara. Kondisi demikian tidak dapat dilepaskan dari pengaruh besar globalisasi dalam segala lini kehidupan masayarakat dunia yang ada. Namun penting disadari bahwa tidak selamanya dampak globalisasi berpengaruh positif dalam kehidupan sosial di tengah masyarakat, melainkan banyak juga dampak negatif globalisasi dalam segala aspek kehidupan masyarakat modern. Hal inilah yang kemudian menjadi tantangan berbagai negara menekankan berbagai nilai falsafah kehidupan berbangsa dan bernegara dalam merespons arus globalisasi. 
	Pada konteks Indonesia, keberadaan Pancasila sebagai falsafah dan ideologi hidup dalam kehidupan bernegara,memiliki peran besar dalam merespons pelbagai bentuk ancaman  nilai-nilai baru dari luar negeri akibat imbas dari arus globalisasi. Oleh sebab itulah, pentingnya kesadaran masyarakat Indonesia memahami dan menghayati serta mengimplemntasikan berbagai nilai falsaah hidup yang termuat dalam Pancasila pada kehidupan sehari-hari. Mengingat identitas diri sebuah bangsa (negara) membutuhkan sebuah tolak ukur nilai (falsafah) yang menjadi sebuah prinsipnya. Pada konteks inilah, Pancasila sebagai filsafat berbangsa dan bernegara menjadi sistem nilai yang memiliki  landasan ontologi, epistemologi, dan aksiologis bagi kehidupan masyarakat Indonesia.
	Jika memahami kembali proses lahirnya negara bangsa Indonesia, maka tidak dapat dilepaskan dari dinamika pergumulan sejarah perjuangan, pengrobanan, penderitaan dan juga berbagai cita kepribadian negara yang didambakannya oleh rakyat Indonesia. Disepakatinya Indonesia sebagai negara bangsa meniscayakan asas yang dapa dijadikan sebagai landasan kehidupan berbangsa dan bernegara. Asas yang dimaksud, yakni pelbagai nilai atau prinsip yang dapat menjadi titik temu (kalimat al-sawa) seluruh komponen bangsa. Mengigat karakter pluralitas bangsa Indonesia yang diringi oleh semangat perjuangan bersama inilah yang kemudian menjadi pandangan hidup dan dasar negara dalam bentuk Pancasila. Dengan kata lain, keberadaan Pancasila merupakan manifestasi jiwa, filsafat, pandangan hidup dan sekaligus kepribadian negara bangsa Indonesia.
	Sebelum jauh memahami nilai-nilai falsafah Pancasila bagi kehidupan masyarakat Indonesia,,penting dipahami terlebih dahulu kita pahami apa arti istilah Pancasila. Secara etimologis term “Pancasila” berasal dari bahasa Sansekerta (bahasa kasta Brahmana). Kata Pancasila terdiri dari dua kata, yakni kata Panca berarti lima, dan kata Sila berarti dasar. Dari unsure etimologis ini, dapat dikatkan bahwa kata Pancasila memuat arti lima dasar. Maksudnya, yakni lima Dasar Negara Republik Indonesia. Namun demikian penting diketahui bahwa Pancasila harus dinilai sebagai satu kesatuan utuh, dikarenakan masing-masing sila dalam konstruksi ide pancasila saling sinergis dalam mewujudkan cita-cita yang diusungnya.
	Secara yuridis-konstitusional, keberadaan Pancasila dijadikan sebagai pandangan hidup, dasar negara  dan ideologi nasional. Sebagai warga Negara Indonesia yang baik, hendaknya mampu menjadikan pancasila sebagai pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.  Eksistensi nilai pancasila sebagai pedoman ini dapat diuraikan sebagai berikut, 
	Sila pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa. Sila ini menunjukan bahwa Indonesia selalu mengedepankan Tuhan. Hal ini dibuktikan dengan adanya berbagai agama di Indonesia yang meliputi Islam, Protestan, Katolik, Hindu, Budha, dan Konghucu. Dari berbagai agama tersebut, diwajibkan untuk saling menghormati antar seluruh agama seperti yang disebutkkan pada UUD 1945 pasal 29 ayat (1) dan 29 ayat (2). Kedua pasal tersebut, menjelaskan bahwa setiap warga Negara berhak untuk memilih dan menganut agama sesuai dengan keyakinan masing-masing. Keberadaan sila pertama ini juga mengisyaratkan agar manusia melaksanakan berbagai kewajiban dan menjauhi larangan dari ajaran agamanya. Namun penting diketahui, dalam konteks keyakinan beragama ini,  masyarakat memiliki otoritas hak untuk mengikuti dan menjalankan kewajiban suatu agama tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.
	Sila Kedua, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab. Sila ini menunjukan bahwa dalam pandangan hukum semua manusia memiliki keadilan yang sama, yakni mampu melindungi keragaman serta mengakui persamaan hak dan kewajiban tanpa membedakan satu sama lain.  	 Sila kedua ini memuat nilai pesan menyadarkan manusia kembali ke kodratnya yang memiliki kesetaraan derajat di mata Tuhan. Selain itu, juga juga kesetaraan derajat di depan hukum yang ada. Hal demikian dimanifestasikan dengan sikap menjunjung tinggi harkat dan martabar manusia secara beradab.
	Sila Ketiga, Persatuan Indonesia. Sila ini menunjukan adanya nilai persatuan. Pada sila ini dijelaskan tentang arti selalu mengedepankan kepentingan bersama demi persatuan bangsa dan Negara. Sila ketiga ini menyatakan makna yakni pentingnya manusia agar saling bersatu, sebab dengan adanya sikap persatuan, maka tidak akan dapat terpecah belah. Terlebih dalam konteks sosial budya masyarakat Indonesia yang beraneka ragam, keberadaan sikap persatuan menjadi hal yang tidak dapat diabaikan demi terwujudnya persatuan bangsa dan negara.
	Sila keempat, Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan. Sila ini menunjukan arti bahwa semua keputusan hendaknya selalu dilakukan dengan cara bermusyawarah. Sila keempat ini mengandung pesan makna yang mengharuskan masyarakat Indonesia untuk dapat senantiasa bersikap demokrasi dan musyawarah dalam mengambil keputusan terbaik ketika mengahdapi persoalan bersama. Di samping itu, juga dapat mendudukan hak dan kewajiban sebagai warga negara yang egaliter dan bebas menggunakan haknya demi kepentingan bangsa Indonesia.
	Sila kelima, Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila ini menunjukan bahwa semua rakyat Indonesia berhak mendapatan keadilan yang sama dalam berbagai hal. Sila kelima ini memuat pesan adanya jaminan atas kemakmuran yang merata sesuai porsinya bagi  seluruh kehidupan rakyat dalam mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan bersama.
		 Dalam penelitian ini, pendekatan niali-nilai Pancasila sebagaimana telah diuraikan di atas akan digunakan sebagai kerangka teoritik dalam mengeksplorasi sekaligus mengidentifikasi nilai-nilai Pancasila dalam konstruksi fatwa MUI terkait pedoman umum bermuamalah di media sosial.
2.	 Media Sosial : Media Interaksi Sosial dalam Kehidupan Masyarakat Modern
	P eran sebuah media massa menduduki posisi penting dalam kehidupan interaksi sosial di tengah masyarakat. Keberadaan media massa bukan sebagai media komunikator an sih, melainkan media pelopor perubahan dalam ruang publik yang dapat memberikan pengaruh besar pada khalayak publik melalui informasi, hiburan, pendidikan dan lain sebagainya. Pada konteks inilah,  eksistensi media massa dapat memberikan pengaruh yang kompleks bagi  khalayak, baik aspek kognitif, afektif,  konatif.
	Sebagai salah satu jenis media massa, keberadaan media sosial dewasa ini dapat menghasilkan pesan dengan sangat cepat dibandingkan media konvensional seperti televisi, radio, maupun media cetak lainnya.  Penggunaan media sosial oleh masyarakat modern yang semakin massif telah melahirkan masyarakat baru yang dengan sangat mudah mengkonsumsi maupun mendistribusikan informasi (pesan) dalam kehidupan interaksi sosial. Hal demikian dapat dilihat dari fenomena penggunaan media sosial di tengah masyarakat, bahwa  hampir setiap saat masyarakat menerima dan membagikan pesan disaluran media sosial pribadinya..
Sebelum lebih jauh membicarakan bagaimana posisi media sosial sebagai media interaksi sosial dalam kehidupan masyarakat modern, maka penting kita ketahui terlebh dahulu apa sebenarnya media sosial itu?. Istilah media sosial atau yang sering dikenal dengan sebutan medsos  dari dua kata, yakni “media” dan “sosial”.  Kata “media” berarti alat komunikasi. Sementara  kata “sosial” berarti realitas kehidupan sosial di manaba setiap seseorang dapat melakukan aktifitas yang dapat memebrikan kontribusi bagi kehidupan sosial masyarakat. Pemaknaan demikian menunjukan bahwa media sosial (medsos) merupakan jenis alat komunikasi yang dapat digunakan dalam proses interaksi sosial. 
Keberadaan Medsos telah menjadi media interaksi sosial, baik dalam konteks komunikasi dan informasi yang banyak digunakan oleh masyarakat modern saat ini. Tidak hanya itu, medsos telah memberikan pengaruh besar pada segala aspek kehidupan masyarakat modern, baik di bidang pendidikan, ekonomi, politik, sosial budaya maupun keagamaan. Atas dasar inilah, tidak mengherankan jika medsos telah menjadi tren globalisasi dalam bidang media komunikasi dan informasi banyak digunakan masyarakat di berbagai penjuru negara, tidak terkeculai di Indonesia. 
		Menurut Rulli Nasrullah, terdapat dua karakter yang menjadi kelebihan  medsos dari media komunikasi konvensional. Pertama, medsos menggunakan jaringan internet yang menjadikanya media informasi dengan jangkauan sangat luas, yakni tidak dibatasi jarak, waktu maupun tempat. Kedua, medsos menjadi media komunikasi interaktif yang menyediakan banyak layanan fasilitas untuk saling berkomunikasi secara interaktif, intens bahkan bertatap muka. Oleh sebab itu, dapat dikatakan bahwa komunikasi melalui medsos  sudah tidak terbatas lagi pada relasi fisik, melainkan juga relasi tatap muka. 
		Selanjutnya, penting diketahui keberadaan medsos dalam konteks media interaksi sosial telah dapat menggeser peran media massa konvensional dalam dunia informasi. Pada konteks inilah, Shiefti Dyah Alyusi menuturkan setidaknya terdapat lima karakteristik sebuah masyarakat informasi. Pertama, kondisi masyarakat yang dapat memanfaatkan media massa dan komunikasi global. Kedua, kondisi masyarakat yang memiliki kesadaran atas pentingya sebuah informasi dan adaya upaya untuk mendapatkannya. Ketiga, kondisi masyarakat yang menjadikan eksistensi informasi sebagai sebuah komoditas ekonomi. Keempat, kondisi masyarakat yang berinteraksi sosial dalam sistem masyarakat global. Kelima, kondisi masyarakat yang dapat mengakses pelbagai bentuk informasi secara cepat. Dari sini dapat dikatakan keberadaan medsos berperan besar dalam pembentukan tatanan masyarakat informasi dewasa ini. 
Menyadari keberadaan medsos sebagai media interaksi sosial yang sangat publikatif, maka bentuk penggunaan medsos secara bijak menjadi hal yang niscaya. Hal ini disebabkan sadar atau tidak sadar, perkembangan medsos memiliki pengaruh besar besar bagi sikap dan prilaku serta pola fikir penggunanya dalam kehidupan sehari-hari.  Oleh sebab itu, penting adanya kesadaran untuk bersikap bijak dalam penggunaan medsos. Dalam hal ini, sertidaknya terdapat beberapa hal yang dapat dijadikan sebagai acuan dalam penggunaan medsos. (1) Proteksi informasi pribadi. Bijaklah dalam berbagi informasi yang bersifat pribadi, karena hal ini dapat mencegah seseorang yang memiliki maksud kurang baik. Mengupload foto dan rutinitas pribadi dianggap hal yang wajar, namun di lain sisi dapat memberi kesempatan bagi pihak yang ingin mengambil keuntungan. Pikirkan mengenai konsekuensi sebelum mengunggah sesuatu ke dalam media sosial. (2) Etika berkomunikasi. Dalam hal ini, penting menggunakan kata-kata yang baik dalam komunikasi antar sesama individu pada situs jejaring sosial. Mengingat banyak ditemukan bentuk komunikasi dengan kata-kata kasar di medsos..(3) Menghindari penyebaran SARA. Apapun yang dibagikan di ruang medsos tidak boleh mengandung informasi yang berkaitan dengan isu SARA agar tidak berpotensi menimbulkan konflik sosial (4) Memahami berita di medsos secara komprehensif. Banyk sekali ditemukan kasus para pengguna medoso hanya ikut-ikutan membagikan konten (informasi) dan mengomentari isu yang sedang viral tanpa dibarengi semangat literasi yang baik dalam membaca dan memahami isu tersebut secara mendalam dan komprehensif.
3.	Dimensi Nilai Pancasila dalam Konstruksi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Tentang Pedoman Umum Bermuamalah di Media Sosial 
Tidak dapat dibantah kebradaan media sosial (medsos) telah banyak memberikan manfaat bagi kehidupan sosial masyarakat global dewasa ini. Eksistensi medsos dipandang telah medsos telah menjadi trend media interaksi sosial masyarakat modern dalam menjalankan aktifitas kehidupan, baik sebagai media komunikasi maupun informasi.. Oleh karena itu, dalam rangka menjadikan situasi interaksi sosial di medsos yang sehat dan efektif, maka menjadi niscaya diperlukan seperangkat norma yang mengatur sekaligus membatasi kebebasan berekspresi dalam berinteraksi sosial di ruang medsos. Pentingnya keberadaan seperangkat norma yang mengatur penggunaan medsos sebagai media interaksi sosial di tengah masyarakat mendorong Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk mengeluarkan fatwanya.  Fatwa tersebut berupa Fatwa MUI Nomor 24 Tahun 2017 tentang Hukum dan Pedoman Bermuamalah Melalui Media Sosial.
Kendatipun fatwa MUI terkait pengaturan berinteraksi sosial (bermuamalah) di medsos telah diterbitkan. Namun angka kasus pelanggaran terkait interaksi sosial  dalam ruang medsos di Indonesia masih relatif tinggi sebagaimana telah disinggung pada sub pendahuluan. Hal ini sungguh disayangkan disayangkan. Padahal instansi MUI sebagai lembaga yang mempunyai otoritas dalam mengeluarkan fatwa sosial keagamaan Islam di Indoensia sudah pastinya landasan konstruksi fatwanya bukan hanya bercorak legal formalistik fikih semata, melainkan juga berdimensi nilai luhur dalam kehidupan sosial  dan budaya masyarakat Indonesia, seperti halnya tidak menutup kemungkinan pula terdapat dimensi nilai-nilai Pancasila sebagai idelogi bangsa Indonesia dalam konstruksi fatwa MUI tersebut. 
Pernyataan di atas tidaklah berlebihan mengingat Pancasila sebagai ideologi negara Indoensia memuat nilai ke-Tuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Berbagai nilai Pancasila tersebut sejatinya memiliki titik temu dengan berbagai nilai dalam ajaran Islam, tidak terkecuali hukum Islam. Hanya saja keduanya (Pancasila dan Islam) secara eksistensial memiliki otonomi masing-masing. Namun secara substansial, nilai yang diusung keduanya memiliki relevansi yang kuat sebagai dasar kehidupan sosial bersama. Abdurrahman Wahid (Gus Dur) menuturkan ajaran Islam berlaku universal melampaui segala ruang dan waktu. Menurutnya, universalisme Islam  tersebut  bukan  terletak  pada   kedetailan ajarannya, akan tetapi pada prinsip ajarannya, seperti keadilan, kemashlahatan,  dan fleksibilitasnya dalam menyikapi problematika manusia. Apa yang dituturkan Gus Dur paralel dengan pendapat Nurcholish Madjid (Cak Nur), bahwa universalisme Islam merupakan ajaran universal tidak terikat oleh bahasa, tempat, waktu maupun kelompok manusia tertentu. Namun Cak Nur mengatakan tidak semua umat Islam memahami apa sejatinya arti sekaligus manifestasi dari  ajaran universalisme Islam dalam konteks kehidupan sosial sehari-hari. Pandangan dua tokoh neo-modernisme Islam (Gus Dur dan Cak Nur) tersebut terlihat menekankan pentingnya memahami sekaligus menjadikan nilai-nilai ajaran Islam dapat bersifat kompatibel dengan berbagai kondisi, problem dan kebutuhan umat yang dinamis. 
Pada sub bab ini, penulis akan melakukan eksplorasi sekaligus mengidentifikasi nilai-nilai Pancasila dalam kontruksi fatwa MUI, khususnya dalam hal pedoman umum bermuamalah di medsos yang meliputi pedoman umum pertama, pedoman umum kedua, dan pedoman umum ketiga. Uraian lebih lanjut sebagai berikut.
Nilai  Sila Kedua dalam Pedoman Umum Pertama 
Konstruksi norma fatwa dalam pedoman umum pertama menjelaskan bahwa eksistensi medsos seyogyanya dapat dijadikan medium silaturrahmi, menyebarkan informasi, dakwah, pendidikan, rekreasi, dan pelbagai kegiatan positif di bidang agama, politik, ekonomi, dan sosial budaya. Pedoman umum pertama ini menunjukan pentingnya kesadaran untuk menjadikan medsos sebagai medium untuk memanifestasikan nilai-nilai sosial kemanusian dalam merealisaikan kondisi interaksi sosial (muamalah) yang positif, baik dalam konteks komunikasi maupun informasi di ruang medsos.
Jika dipahami dalam perspektif nilai Pancasila, maka pentingnya mewujudkan interaksi sosial (muamalah) di ruang medsos dengan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusian paralel dengan pesan nilai yang termuat dalam sila kedua Pancasila                      (Kemanusiaan yang Adil dan Beradab). Kesimpulan demikian tidaklah berlebihan dikarenakan keberadaan Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia sudah sepatutnya dapat diejawantahkan dalam kehidupan sehari-hari, tidak terkecuali dalam konteks interaksi sosial di ruang medsos. 
Pentingnya pengejawantahan nilai-nilai kemanusian dalam interaksi sosial di medsos menyadarkan kembali para penggunanya, yakni meskipun ruang medsos dikatakan sebagai ruang dunia maya. Namun bukan berarti penggunanya mengabaikan etika kemanusiaanya. Mengingat tidak dapat dipungkiri eksistensi kita di media sosial dapat menjadi bagian indikator perwujudan sikap prilaku kita yang sebenarnya. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa konstruksi norma fatwa MUI dalam pedoman umum pertama dapat dikatakan memiliki korelasi erat dengan nilai Pancasila, yakni sila kedua dalam bentuk pentingnya kesadaran mewujudkan nilai-nilai sossial kemanusiaan dalam interaksi sosial di medsos.     
Nilai Sila Pertama dan Ketiga dalam Pedoman Umum Kedua
Penting diketahui bahwa konstruksi norma fatwa dalam pedoman umum kedua menuturkan bahwa aktifitas interaksi sosial (muamalah) di ruang medsos tidak boleh mengabaikan ketentuan agama dan ketentuan perundang-undangan. Norma fatwa dalam pedoman umum kedua ini menunjukan pentingnya pengguna medsos menjadikan norma ajaran agama dan hukum positif yang berlaku di Indonesia sebagai landasan etik harus dalam konteks interaksi sosial di medsos. 
Pesan fatwa MUI terkait pentingnya menjadikan landasan ajaran agama dan ketentuan hukum positif dalam berinteraksi sosial di medsos dapat dikatakan sejalan dengan nilai Pancasila, yakni integrasi nilai sila pertama dengan sila ketiga.  Dengan kata lain, konstruksi norma fatwa MUI dalam pedoman umum kedua tersebut menjunjung tinggi kesadaran religisuisitas dan nasionalisme dalam sikap kepatuhan norma yang menjadi landasan etik berinteraksi sosial di ruang medsos.
Dimensi integrasi nilai sila pertama dan kedua yang termuat pada kosntruksi fatwa MUI dalam pedoman umum kedua di atas juga menunjukan pentingnya kesadaran pengguna medsos di Indonesia bahwa landasan norma agama dan Negara merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan dalam konteks kehidupan interaksi sosial di Indonesia, tidak terkecuali dalam konteks kehidupan sosial di ruang medsos.  Pernyataan demikian tidaklah berlebihan. Mengingat relasi hukum positif (Negara) dan agama dalam konteks Indonesia merupakan bentuk relasi simbiosis mutuaisme (saling membutuhkan). Agama membutuhkan seperangkat norma negara agar terjaga eksistensinya. Sementara itu, negara membutuhkan peran agama agar terjaga  moralitas warga negaranya. Dari sini dapat disimpulkan bahwa konstruksi norma fatwa MUI dalam pedoman umum kedua dapat dikatakan memiliki relevansi erat dengan nilai Pancasila, yakni sila pertama dan ketiga terkait pentingnya kesadaran untuk menjadikan nilai-nilai norma agama dan negara sebagai landasan etik dalam interaksi sosial di medsos.     
Nilai Sila Keempat dan Kelima dalam Pedoman Umum Ketiga
Dalam norma fatwa dalam pedoman umum ketiga dijelaskan terdapat berbagai hal yang seyogyanya diperhatikan para pengguna medsos pada saat merespons ketika konten (informasi) yang bertebaran di ruang medsos,  antara lain, sebagai berikut.
a. Konten di ruang medsos memiliki kemungkinan benar dan juga salah.
b. Konten di ruang medsos yang baik belum pasti benar.
c. Konten di ruang medsos yang benar belum tentu bermanfaat.
d. Konten yang bermanfaat di ruang medsos tidak mesti cocok dipublikasikan
e. Tidak semua konten yang benar itu boleh dipublikasikan di ruang medsos.
Berbagai hal di atas memperlihatkan bahwa konstruksi norma fatwa dalam pedoman umum ketiga menekankan pentingnya menjunjung tinggi sikap kehati-hatian pengguna dalam menyikapi ragam bentuk konten dalam berinteraksi sosial di ruang medsos. Hal ini tidaklah lain, agar dapat menghindarkan berbagai hal yang dapat memicu konflik sosial. Mengingat tingkat literasi bermedsos bagi kehidupan masyarakat Indonesia dapat dikatakan masih relatif rendah. Hal demikian dapat dilihat dari fakta di lapangan, para pengguna medsos sering berbagi informasi tanpa disaring terlebih dahulu. Alih-alih kesadaran untuk menyaring informasi, banyak pengguna medsoso yang masih menelan informasi mentah-mentah di medsos dan menyebarkannya dengan tidak ditelusuri sumber kebenaran atau tidaknya.
Pentingnya kesadaran untuk berhati-hati dalam menerima dan menyebarkan informasi dalam interaksi sosial di ruang medsos dapat dikatakan sebagai perwujudan nilai sila keempat dan kelima dalam Pancasila. Manifestasi nilai sila keempat dan kelima dalam interaksi sosial di medsos dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk sikap, antara lain (1) Membudayakan perilaku demokrasi, toleransi, tidak menulis komentar yang meyudutkan pengguna lain. (2) Memahami pernyataan orang lain terlebih dahulu sebelum memutuskan sesuatu. (3) Tidak mudah terpengaruh atau terprovokasi dengan berbagai isu yang ada medsos. (4) Sebelum menulis komentar mesti berupaya untuk berfikir terlebih dahulu dampak yang ditimbulkannya. (5) Memposisikan kedudukan hak dan hukum yang sama bagi para pengguna medsos terkait penggunaan medsos. (6) Menyuarakan rasa keadilan, baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain melalui medsos dengan cara yang bijak. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa konstruksi norma fatwa MUI dalam pedoman umum ketiga  memiliki relevansi erat dengan nilai Pancasila, yakni sila keempat dan kelima terkait pentingnya kesadaran untuk berhati-hati dalam merespons dan menyebarkan informasi yang ada di medsos serta menghormati dan menjunjung nilai nilai kesetaraan hak dan hukum yang dimiliki oleh masing-masing pengguna medsos.

E.	Penutup
Berpijak dari uraian pembahasan inti penelitian ini dapat disimpulkan bahwa sejatinya terdapat berbagai dimensi filosofis nilai-nilai Pancasila yang dapat ditemukan dalam konstruksi Fatwa MUI tentang pedoman umum bermuamalah di medsos. Berbagai dimensi nilai Pancasila tersebut, antara lain. Pertama, nilai sila kedua dalam pedoman umum pertama yang berupa pentingnya kesadaran mewujudkan nilai-nilai sossial kemanusiaan dalam interaksi sosial di medsos. Kedua, nilai sila pertama dan kedua dalam pedoman umum kedua yang berupa pentingnya kesadaran untuk menjadikan nilai-nilai norma agama dan negara sebagai landasan etik dalam interaksi sosial di medsos.  Ketiga, nilai sila keempat dan kelima dalam pedoman umum ketiga yang berupa kesadaran untuk berhati-hati dalam merespons dan menyebarkan informasi yang ada di medsos serta menghormati dan menjunjung nilai nilai kesetaraan hak dan hukum yang dimiliki oleh masing-masing pengguna medsos. 
Dengan ditemukannya dimensi nilai-nilai falsafah Pancasila yang termuat dalam konstruksi fatwa MUI terkait pedoman bermuamalah menunjukan bahwa fatwa MUI tersebut seacara substansi memiliki titik temu dengan norma Pancasila sebagai pedoman hidup masyarakat Indonesia pada kehidupan sosial sehari-hari dalam konteks beragama sekaligus bernegara.

DAFTAR PUSTAKA

Alyusi, Shiefti Dyah. 2016. Media Sosial : Identitas dan Modal Sosial . Jakarta, Kencana. 
Anwar, Fahmi. 2017. “Perubahan dan Permasalahan Media Sosial,” Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, dan Seni, Vol. 1, No. 1.
Barton, Greg. 1993. “Neo-Modernism Islam: A Vital Synthesis of Traditionalist and Modernist Islamic Thought in Indonesia,” Studia Islamika: Indoensian Journal of Islamic Studies, Vol. 2, No.3.
Christiany, Juditha. 2018. “Interaksi Komunikasi Hoax Di Media Sosial Serta Antisipasinya,” Jurnal Pekommas 3, no. 1.
Dewantara, Jagad Aditya, Ilham Fajar Suhendar, Rum Rosyid, Thomy Sastra Atmaja. (2019). “Pancasila as Ideology and Characteristics Civic Education in IndonesiaInternational,” Journal for Educational and Vocational Studies, Vol. 1, No. 5.
Dewi, Maya Sandra Rosita. 2019. “Islam dan Etika Bermedia (Kajian Etika Komunikasi Netizen di Media Sosial Instagram Dalam Perspektif Islam),” Research Fair Unisri, Vol.3, No.1.
Emillia. 2020. “Penguatan Sila Ketiga Pancasila Sebagai Solusi Untuk Menghadapi Penyebarluasan Content Berunsur (SARA) Di Media Sosial,” Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan, Vol. 7 No.1.
Fuqoha, Indrianti Azhar Firdausi, 2020. “Kebijakan Pemerintah Dalam Aktualisasi Pancasila Melalui Media Sosial Ditinjau Dari Perspektif Sosiologi Komunikasi,” Jurnal Desentralisasi Dan Kebijakan Publik, Vol. 01 No. 01.
Gesmi, Irwan, Yun Hendr. 2018. Pendidikan Pancasila. Ponorogo, Uwais Inspirasi Indonesia.
Hamzah, Muhammad Maulana, 2017. “Peran dan Pengaruh Fatwa Mui dalam Arus Transformasi Sosial Budaya di Indonesia,” Millah: Jurnal Studi Agama, Vol. XVII, No. 1.
Harahap, Ikhwanuddin. 2017. “Pendekatan Al-Maṣlaḥah Dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia (Mui) Nomor 24 Tahun 2017 Tentang Hukum Dan Pedoman Bermuamalah Melalui Media Sosial,” Yurisprudentia: Jurnal Hukum Ekonomi 3, no. 1.
Irawan, Hendri, Krisbaya Bayu Firdaus. 2021. “Resiliensi Pancasila Di Era Disrupsi: Dilematis Media Sosial Dalam Menjawab Tantangan Isu Intoleransi,”Jurnal Paris Langkis : Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Vol.1 No. 2.
Islamy, Athoillah. 2020. “Fatwa About Social Interaction On Social Media In The Paradigm Of Islamic Legal Philosophy,” Al-Mishbah: Jurnal Ilmu Dakwah Dan Komunikasi 15, no. 2.
Islamy, Athoillah .2021.“Landasan Filosofis dan Corak Pendekatan Abdurrahman Wahid Tentang Implementasi Hukum Islam di Indonesia,” Jurnal Al-Adalah : Jurnal Hukum dan Politik Islam, Vol.6, No.1.
Islamy, Athoillah. 2021. “Paradigma Sosial Profetik Dalam Bermuamalah Di Media Sosial,” Tadbir: Jurnal Manajemen Dakwah FDIK IAIN Padangsidimpuan, Vol. 3, no. 1.
Islamy, Athoillah. 2021. “Pemikiran Hukum Islam Nurcholish Madjid,” Disertasi, Pascasarjana Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
Islamy, Athoillah. 2021. Nilai-Nilai Sosial Profetik dalam Kode Etik NetizMU,” Lentera : Jurnal Diklat Keagamaan Padang, Vol. 5 No. 2.
Istiani, Nurul, Athoillah Islamy. 2020. “Fikih Media Sosial di Indonesia (Studi Analisis Falsafah Hukum Islam dalam Kode Etik NetizMU Muhammadiyah),” Asy Syar’iyyah: Jurnal Ilmu Syari’ah dan Perbankan Islam, Vol.6, No.2.
Jannah, Aulia Nur, Dinie Anggraeni Dewi. 2021. “ Implementasi Pancasila dalam Kehidupan Sosial Budaya di Masyarakat Abad-21,” Jurnal Pendidikan Tambusai, Vol.5, No.1.
Kaderi, Alwi. 2015. Pendidikan Pancasila Untuk Perguruan Tinggi. Banjarmasin, Aswaja Presindo.
Khatimah, Husnul. 2018. “Posisi Dan Peran Media Dalam Kehidupan Masyarakat,” Tasamuh, Vol. 16, No. 1.
Komisi Fatwa. 2021. “Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 24 Tahun 2017 Tentang Hukum Dan Pedoman Bermuamalah Melalui Media Sosial” (n.d.), 13, accessed 14/08/2021.
Marhaeni, Sri Sedar. 2017. “Hubungan Pancasila Dan Agama Islam Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia,” JPPKn, Vol.2, No.2.
Mastori, Athoillah Islamy. 2021. “Menggagas Etika Dakwah Di Ruang Media Sosial,” KOMUNIKASIA: Journal of Islamic Communication and Broadcasting, Vol 1, no. 1.
Moleong, Lexy J. 2017. Metodologi Penelitian Kualitatif . Bandung, Remaja Rosdakarya. 
Milianoa, Nurva, Dinie Anggraeni Dewi. ”Re-Implementasi Pancasila dalam Kehidupan Sosial Budaya Indonesia,”4.
Mulawarman, Aldila Dyas Nurfitri. 2017. “Perilaku Pengguna Media Sosial beserta Implikasinya Ditinjau dari Perspektif Psikologi Sosial Terapan,”Buletin Psikologi, Vol. 25, No. 1.
Nasrullah, Rulli. 2014. Teori dan Riset Media Siber. Jakarta, Kencana.
Ningrum, Dian Junita, Suryadi Suryadi, and Dian Eka Chandra Wardhana. 2018. “Kajian Ujaran Kebencian Di Media Sosial,” Jurnal Ilmiah Korpus 2, no. 3.
Nurhaidah, M. Insya Musa. 2015. “Dampak Pengaruh Globalisasi Bagi Kehidupan Bangsa Indonesia,” Jurnal Pesona Dasar, Vol.3, No.3.
Oktavianti, Roswita, Riris Loisa. 2017. “Penggunaan Media Sosial Sesuai Nilai Luhur Budaya di Kalangan Siswa SMA,” Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat, Vol. 3, No. 1.
Ridwan, MK. 2017.  “Penafsiran Pancasila dalam Perspektif Islam: Peta Konsep Integrasi,” Dialogia, Vol. 15, No. 2.
Safitri, Andriani, Dinie Anggraeni Dewi. 2021. ”Implementasi Nilai-Nilai Pancasila sebagai Pedoman Generasi Milenial dalam Bersikap di Media Sosial,”EduPsyCouns Journal, Vol.3, No.1.
Salman, Dio Herman Saputra, Raka Wisnu Wardana. (2019). “Media Sosial dan Masyarakat Baru di Post Truth Era,” Kalbisocio, Vol.6 No2.
Setiawan, Radita, Muhammad Okky Arista. 2013. “Efektivitas Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik Di Indonesia Dalam Aspek Hukum Pidana,” Jurnal Hukum Pidana Dan Penanggulangan Kejahatan 2, no. 2.
Suryatni, Luh. 2016.“Filsafat Pancasila dan Filsafat Hukum sebagai Dasar Rule of Moral,” Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara, Vol. 6 No.2.
Syamsudin. 2019. “Pentingnya Pancasila Dalam Kehidupan Berbangsa Dan Bernegara,” Transformasi: Jurnal Studi Agama Islam, Vol.12, No.2.
Syarief, Fauzi. 2017. “Pemanfaatan Media Sosial dalam Proses Pembentukan Opini Publik,” Jurnal Komunikasi, Vol.VIII, No.3.
Umar, Subehan Khalik. 2018. “Studi Kritis Terhadap Respon Majelis Ulama Indonesia (Mui) Tentang Pemanfaatan Media Sosial Dalam Bermuamalah,” Al Daulah: Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan 7, no. 1.
Wahyudin, Uud, Kismiyati El Karimah. 2016.‘Etika Komunikasi Di Media Sosial,’” in Prosiding Seminar Nasional Komunikasi, n.d.
Wandani, Amalia Rizki, Dinie Anggraeni Dewi. 2021. “Penerapan Pancasila Sebagai Dasar Kehidupan Bermasyarakat,” De Cive: Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Vol. 1 No. 2.
 “Perludem. 19 Mei 2020. Https://Perludem.Org/Wp-Conten - Penelusuran Google,” accessed August 23, 2020.
Qudsy, Saifuddin Zuhri, Althaf Husein Muzakky. 2021. “Dinamika Ngaji Online dalam Tagar Gus Baha (#Gusbaha): Studi Living Qur’an Di Media Sosial," Poros Onim, Volume 2, Nomor. 1.