ISLAMITSCH FAMILIERECHT JOURNAL (E-ISSN: 2747-1934) is a journal published by the Faculty of Sharia and Islamic Banking State Islamic Institute of Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung. This journal first published in 2020 (electronic edition) to facilitate the publication of research, articles, and book review about Islamic family law. The Journal issued biannually in June and December. For the author interested in submitting the manuscript, kindly ¬register yourself. The author guidelines can be viewed it here, and the manuscript template can be downloaded here. For Further Information, visit our office at Faculty of Sharia and Islamic Economic, State Islamic Institute of Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung, Jalan Raya Petaling Km 13. https://miegacoankemayoran.org/
Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik, Bangka Belitung
Analisis Komparatif Terhadap Efektifitas Mediasi Berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2016 dan Perma Nomor 3 Tahun 2022 (Studi Kasus di Pengadilan Agama Tanjungpandan Kelas 1B)
Due to the Covid-19 outbreak, which has expanded to remote parts of Indonesia, the Supreme Court was compelled to issue Supreme Court Regulation No. 3 of 2022, an article pertaining to mediation, in addition to The supreme court Regulation No. 1 of 2016. The point of view of mediation efficiency is where there is a notable difference.. This research aims to determine which mediation is greater effective to carry out at the Tanjungpandan Class 1 B Religious Court. Descriptive qualitative research techniques are used in this study with a normative nature a juridical approach conducted using literacy-based literature studies and interviews. Final results of this research shows that face-to-face mediation based on Supreme Court Regulation No. 1 of 2016 is considered more effective than Electronic mediation in accordance with Supreme Court Rule No. 3 of 2022. Because it is considered more efficient and easier to understand. Apart from the birth article Regulation No. 3 of 2022 of the Supreme Court since of the appearance of Covid-19, Digital Mediation is not considered mandatory mediation, but rather an alternative. According to the guidelines in the third clause of Supreme Court Rule No. 3 of 2022. Due to the many shortcomings experienced when Electronic Mediation is implemented. Even so, it could be in the future Electronic Mediation will be in the spotlight, this is driven by technological developments and is considered to better support the Mediation process at a low cost, quickly and simply. Keyword: Mediation, Effectiveness, Religious Courts
Copyright (c) 2025 ISLAMITSCH FAMILIERECHT JOURNAL
Komparasi Perma Nomor 7 Tahun 2022 dalam Rbg (Tata Cara Persidangan) Dan Panggilan Surat Tercatat KMA Studi Kasus Pengadilan Agama Tanjungpandan Kelas 1B
This research aims to analyze and compare PERMA No. 7 of 2022 with provisions in the Burgerlijk Rechtsvordering (RBG) Regulations regarding trial procedures and the use of registered letters based on the provisions of the Supreme Court (KMA). The approach used is normative juridical, based on applicable laws and regulations. Apart from that, this research also uses an empirical approach through interviews with religious court employees to gain practical understanding regarding the implementation of these regulations. The research results are expected to provide differences between PERMA No. 7 of 2022 and RBG, as well as the registered letter summons process at the Tanjungpandan Religious Court. Keywords: Perma number 7 of 2022, Registered Letter Summons. Keywords: PERMA No. 7 of 2022, Burgerlijk Rechtsvordering (RBG), Registered Letter Summons.
Talak di Luar Pengadilan dalam Perspektif Fatwa Mui No. 4 Tahun 2012, Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam
Divorce (ṭalāq) is a husband's right to terminate a marriage, based on the Qur'an and Hadith. However, the technical procedures for pronouncing divorce—particularly when declared outside the court—are not explicitly regulated in these primary sources, leading to differing views among the public. In response, the Indonesian Council of Ulama (Majelis Ulama Indonesia, MUI) issued Fatwa No. 4 of 2012, declaring that extrajudicial divorce is religiously valid but must be verified in court proceedings, with the wife’s waiting period (iddah) calculated from the moment the husband declares the divorce. This study employs a library research method, utilizing primary legal sources such as Fatwa No. 4/2012, the Indonesian Marriage Law, and the Compilation of Islamic Law (KHI), with data collected through documentation and analyzed using descriptive analysis. The results show, first, that according to MUI's fatwa, divorce outside the court is valid under Islamic law. Second, this fatwa contradicts the formal legal system in Indonesia, particularly Article 39 of the Marriage Law and Article 115 of the KHI, both of which stipulate that divorce—whether by ṭalāq or judicial petition—must be carried out before a court session to be legally recognized. Therefore, the MUI fatwa cannot serve as a binding legal basis within the Indonesian legal framework.
Tabungan Syariah dalam Fatwa Dan Perundang-Undangan: Analisis Normatif terhadap Fatwa DSN-MUI dan Undang-Undang No. 21 Tahun 2008
Bank Syari’ah merupakan lembaga intermediasi dan penyedia jasa keuangan yang bekerja berdasarkan etika dan sistem Islam. Khususnya yang etika dan sistem Islam mengarahkan lembaga ini bebas dari bunga (riba), bebas dari kegiatan spekulatif dan perjudian (maysir), bebas dari hal-hal yang tidak jelas (gharar). (dengan demikian lembaga ini berjalan dengan) berprinsip keadilan, dan hanya membiayai kegiatan usaha yang halal yang kesemuanya merupakan prinsip-prinsip perbankan syari’ah, sesuai dengan ketentuan Fatwa. Artikel ini mendiskusikan Tabungan Syariah Dalam Fatwa Dan Perundang-Undangan Bank Syariah. Fatwa dan UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, adanya PBI dan SEBI menunjukkan bahwa eksistensi fatwa DSN-MUI diakui keberadaannya secara hukum. Eksistensi fatwa DSN-MUI semakin kokoh pasca diundangkannya UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Dalam Pasal 1 angka 12 dari Undang-Undang tersebut secara tegas disebutkan bahwa Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah. Hukum dari berinvestasi di Bank Syariah adalah boleh, karena dengan berinvestasi di Bank Syariah secara perlahan kita dapat membantu pemerataan ekonomi dan kesejahteraan ekonomi.
Tabungan Wadi’ah, Tabungan Mudharabah, Undang-undang No. 21 Tahun 2008, dan Fatwa DSN No:02/DSN-MUI/IV/2000
Sanksi (Punishment) Berdasarkan Teori Hadd al-A'la: Membentuk dan Membangun Karakter Anggota Keluarga secara Bijaksana dan Tantangan Penerapannya
Abstract Achieving a happy family is the goal of every individual; however, challenges in reaching family happiness still exist. One of the steps that can be taken is to provide sanctions to family members who do not obey the rules, as taught in Islam through the Quran and Hadith. For example, in Surah An-Nisa (4:34), as well as in Hadiths that instruct parents to command children aged 7 to perform prayer, and if they refuse, it is permissible to give a gentle hit as a reminder. This research employs a qualitative method with a descriptive-analytical approach to examine the regulation of giving sanctions within Islam towards family members. The results indicate that sanctions should be carried out through specific stages and have clear boundaries. In practice, sanctions must be administered with gentleness and love; if hitting is necessary, it should not target the face, chest, or stomach. It is also forbidden to hit the child when angry, and the hitting should not be done in one fixed place but moved around so that the child does not feel excessive pain. It is recommended that the second strike be lighter than the first, and most importantly, the act of hitting must not cause physical or psychological harm to the child. The main challenge in applying this theory is that many Muslims still understand religious texts in a less comprehensive manner. Keywords: Sanctions, Family, Hadd al-A’la Abstrak Mewujudkan keluarga bahagia merupakan cita-cita semua individu, namun tantangan dalam mencapai kebahagiaan keluarga tetap ada. Salah satu langkah yang dapat diambil adalah pemberian sanksi terhadap anggota keluarga yang tidak menaati aturan, sebagaimana diajarkan dalam Islam melalui Al-Qur’an dan hadis. Contohnya, dalam Q.S. An-Nisa (4:34), serta hadis yang memerintahkan orangtua untuk memerintahkan anak berumur 7 tahun agar melaksanakan salat, dan jika tidak mau, diperbolehkan memberikan pukulan sebagai bentuk pengingat. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif analitis untuk mengkaji pengaturan pemberian sanksi dalam Islam terhadap anggota keluarga. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberian sanksi harus melalui tahapan tertentu dan memiliki batasan yang jelas. Dalam pelaksanaannya, pemberian sanksi harus dilakukan dengan penuh kelembutan dan kasih sayang, sanksi tersebut sebaiknya diberikan secara bertahap, jika harus memukul, pukulan tidak boleh mengenai bagian wajah, dada, maupun perut, tidak diperbolehkan memukul anak saat dalam keadaan marah, pemukulan juga sebaiknya tidak dilakukan secara tetap di satu tempat, melainkan berpindah-pindah agar anak tidak merasa terlalu sakit, disarankan bahwa pukulan kedua harus lebih ringan dibandingkan pukulan pertama, dan yang terpenting, pemberian pukulan tidak boleh menyakiti anak secara fisik maupun psikologis. Tantangan utama dalam penerapan teori ini adalah masih banyak umat Islam yang memahami teks keagamaannya secara kurang komprehensif
Pembaharuan Nikah Bagi Masyarakat Madura Ditinjau Dari Maslahah (Studi Kasus di Kelurahan Parit Lalang Kota Pangkalpinang)
Marriage renewal is a belief carried out by the Madurese people as a way to strengthen household relationships from all unwanted things such as divorce. So the implementation of the Marriage Renewal that takes place in Parit Lalang Village, Pangkalpinang City has different views regarding its implementation for the surrounding community and not all of the Madurese people carry out the Marriage Renewal in Parit Lalang Village, only some of the Madurese people still have this belief. So this phenomenon encourages researchers to conduct research to look for the factors behind the Marriage Renewal process and will review Maslahah's implementation process. This research is qualitative research using a field approach (Field Research). The source of this research is primary data obtained from observations and interviews with couples who have carried out marriage renewal as well as religious figures who usually accompany the marriage renewal process to find out the reasons and consequences that occur after the marriage renewal process takes place. And equipped with secondary data as support. Based on the research results, the implementation of Marriage Renewal occurred because of household problems, namely the economy was not running smoothly, resulting in frequent arguments, loss of feelings of love and affection towards the partner, carried out as a form of commemorating the wedding day and so on. Then, regarding the marriage renewal process, there are couples who carry out marriage renewal more than once. So this is contrary to Islamic law, because the implementation that occurs in the field of the process is carried out in accordance with the pillars and conditions of marriage in general and in this process also provides a new dowry to the wife. So the law of marriage renewal which uses a new dowry in the marriage contract is the same as the husband admitting that the divorce will occur between them. If it is related to the Ushul Fiqh method, Maslahah is included in the Maslahah Mulgoh group, because it is contrary to the text, even though this action creates benefits for their household relations.
Copyright (c) 2024 ISLAMITSCH FAMILIERECHT JOURNAL
Dampak Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Penegakan Keadilan: Persfektif Asas Korektif, Rehabilitatif dan Restoratif
Abstract: Violence is an act that causes pain or suffering, either directly or indirectly, to another person. Meanwhile, domestic violence is categorized as criminal behavior that has a negative impact on the victim; These adverse impacts may be physical, mental or psychological. Due to the negative impacts caused by this law and the large number of cases that frequently occur, a law has been developed that can regulate the eradication of this problem. This written study carried out a literary study. The research methodology implements a normative legal approach because research is not committed to discussing the implementation of regulations and the implementation carried out is a qualitative approach by collecting information from books and journals. Domestic violence (KDRT) is something that often occurs in social violence, where this violence is universal in nature because it can occur within a household without the division of culture, religion, national culture, and the nature of the perpetrators and the victims. Because of this, it can occur in households of ordinary, poor and remote families as well as households of rich, educated, well-known and prominent families. This means that here violence emerges as a result of each individual's personality without thinking in a healthy manner and a high level of egoism, the domestic violence criminal law regulates other ways of racial justice in the criminal law law book which not only regulates prison sentences and criminal law, that is, it can result in criminal wrongdoing. social and justice restoration programs implemented against someone who has committed an evil act. This is intended so that perpetrators do not carry out things that are completely despicable. Keywords: Violence Domestic, Perpetrators, Victims, Justice.
Layanan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) di Pengadilan Agama Kota Pangkalpinang Kelas 1A
The legal aid post is one of the units in the court to assist underprivileged people in obtaining information, consultation and legal advice as well as preparing legal document needed by underprivileged people. According to supreme court regulation no.1 of 2014 concerning guideline for providing legal service to underprivileged people in court, there are three scopes of providing legal service to underprivileged people, namely court case fee waiver service outside the court building and legal aid post in the general court environment, religious court, and state administrative court. Pangkalpinang religious court is the one that has implemented this service. However, from observation and research carried out by the research team, the provision of free legal aid service is considered to be less targeted because it was found that there were people who received them in the “well-off “ category, so that many people who are truly poor cannot get free legal aid. This is only because the quota is limited and has been used for previous cases. Therefore, ,according to the research team, an evaluation is needed by the Pangkalpinang religious court to really find out the real domicile of the people who apply for this legal aid post service so that it can be assessed and decided whether they are worthy or not to receive the legal aid service. So, it is hoped that the state budget for legal aid service will be truly targeted and given to underprivileged people in obtaining legal aid service.
Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia Tentang Perkawinan Usia Dini Serta Dampaknya Bagi Keluarga
Man in the process of its development to continue its kind requires a spouse who can give offspring in accordance with what he wants. The establishment of a happy and lasting family must be based on religious and legal norms. Marriage for human beings is important, because with a marriage a person will get the balance of life both biologically, psychologically and socially.Marriage is commonly done by adults (baligh) regardless of profession, religion, ethnicity, poor or rich. Extremely overly wedded marriages result in divorce cases, due to a lack of awareness to be responsible in married life for husband and wife. Marriage is not as simple as imagined. Need maturity both in psychology and physical. Efforts to realize the family sakinah and happy, one of which is to prevent the occurrence of marriage a young age. And the minimum effort that is usually taken is the implementation of the maturation program of marriage age and the planning of family life is one of the requirements for the realization of sakinah, mawaddah and rahmah families.
Peninjauan Kembali Sebagai Upaya Hukum Yang Efektif Dan Biaya Ringan Bagi Terpidana Di Lapas Narkotika Pangkalpinang
Abstract: Narcotics Crimes which is a extraordinary crimes are often misreprented as a evil criminal, but on the other hand, the perpetrators usualy experience the vulnerable condition due the injustice law enforcement against drugs crimes. The problem lies in the similarity of the article accused against the suspect, namely the article of the drug dealer rather than a drug addiction. Judicial Review can be a solution option for the inmates of the Pangkalpinang Class II Narcotics Correctional Institution who are seeking justice.The derivations of research materials used are primary and secondary materials, by way of document search. Using an observational method by interviewing legal counsel who handles narcotics cases to explain the pros and cons of re-filing applications in narcotics cases juxtaposed with pre-existing ruling. The technique that analyze legal materials uses the method of syllogism and interpretation with a deductive mindset. Judicial Review can present a solution in annulling the first-instance decision because it is more efisient process in improving the substance of the article normatively and low cost. Keywords: Narcotics Crime, Judicial Review Abstrak Tindak pidana narkotika yang merupakan kejahatan luarbiasa sering salah diartikan sebagai tindak pidana yang sangat jahat, namun dilain sisi para pelakunya sering mengalami kondisi kerentanan karena ketidakadilan penegakkan hukum terhadap tindak pidana narkotika. Letak permasalahannya adalah pada persamaan Pasal yang dituduhkan terhadap tersangka yakni pasal pengedar alih-alih sebagai pemakai atau bahkan pecandu. Peninjauan Kembali dapat menjadi opsi yang solutif bagi narapidana pemasyarakatan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II Narkotika Pangkalpinang yang sedang mencari keadilan. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder, dengan cara studi pustaka dokumen. Menggunakan metode yang observatif dengan mewawancara penasihat hukum yang menangani perkara narkotika untuk menjelaskan pro dan kontra pengajuan permohonan kembali dalam perkara narkotika disandingkan dengan putusan yang sudah ada sebelumnya. Teknik analisis bahan hukum menggunakan metode silogisme dan interpretasi dengan pola piker yang deduktif. Permohonan Peninjauan Kembali dapat menghadirkan solusi dalam menganulir putusan tingkat pertama karena dipandang prosesnya yang lebih efisien dalam perbaikan subtansi pasal secara normatif dan berbiaya ringan. Kata Kunci: Peninjauan Kembali, Pidana Narkotika
Revitalisasi Kebijakan Hak Asuh dan Perlindungan Anak dalam RUU Hukum Keluarga terhadap Kesejahteraan Anak di Indonesia
Penelitian ini membahas dampak Rancangan Undang-Undang (RUU) Hukum Keluarga yang masuk dalam Prolegnas 2024 terhadap kesejahteraan anak di Indonesia, dengan fokus khusus pada aspek hak asuh dan perlindungan anak pasca perceraian. Pendekatan penelitian menggunakan metode yuridis normatif, dengan jenis studi pustaka yang menelaah ketentuan-ketentuan hukum dan literatur yang relevan terkait isu ini. Prinsip “kepentingan terbaik anak” menjadi acuan utama dalam analisis, guna mengevaluasi sejauh mana RUU Hukum Keluarga ini mampu mengatasi kelemahan dalam regulasi yang ada serta memberikan perlindungan lebih optimal bagi anak. Penelitian ini menemukan bahwa penerapan prinsip tersebut berpotensi meningkatkan stabilitas psikologis, sosial, dan ekonomi anak melalui pengaturan hak asuh yang lebih jelas dan responsif. Rekomendasi dalam penelitian ini mencakup pentingnya implementasi dan evaluasi berkelanjutan agar kebijakan ini sesuai dengan perkembangan sosial dan teknologi yang memengaruhi kesejahteraan anak. Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi pada perbaikan sistem hukum keluarga di Indonesia dengan pendekatan yang berfokus pada hak-hak dan kesejahteraan anak.
Tradisi Tangkel Dalam Perayaan Pernikahan Di Bangka Belitung: Tinjauan Al-‘Urf
Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menguraikan tradisi Tangkel Bonglai yang dipraktikkan oleh sebagian masyarakat di Bangka Belitung. Tradisi tengkel bonglai dilakukan dengan meletakkan garam dan air di dekat makanan yang disajikan kepada orang-orang pada perayaan pernikahan. Tradisi ini dilakukan dengan tujuan untuk melindungi makanan agar tidak basi dan pengantin tidak mengalami hal-hal buruk. Dengan menggali informasi dari informan penelitian, data-data yang diperoleh dianalisis dengan pendekatan yuridis menggunakan al-‘urf sebagai framework analisis. Penelitian ini menyimpulkan bahwa tradisi tangkel bonglai masuk dalam kategori ‘urf fasid, karena tradisi ini diiringi dengan kepercayaan jika ditinggalkan akan menimbulkan sesuatu yang buruk. Keyakinan ini mengandung unsur syirik, karena mempercayai ada kekuatan lain, selain Allah, yang dapat memberikan manfaat dan mudharrat.
Tradisi Ngubel Bagi Pasangan Pengantin Dalam Pandangan Al ‘Urf Dan Kontruktivisme Sosial
This research examines the phenomenon of the habit of eating bananas and smoking for bridal couples after the wedding ceremony in Ibul Village, West Bangka Regency, using a qualitative approach and phenomenological perspective. Through in-depth interviews and participant observation, this research aims to understand the social and cultural meaning behind these two practices. It was found that eating bananas served as a symbol of fertility and good luck, which created an emotional bond between the bridal couple and the community. Meanwhile, smoking is considered a social activity that strengthens relationships between community members, creating a space for sharing stories and traditional values.
Analisis Hukum Terhadap Dampak Yang Timbul Pasca Perceraian Di Luar Pengadilan
Abstrak: Perceraian merupakan ikrar yang diucapkan oleh seorang suami kepada istrinya untuk mengakhiri hubungan perkawinan, dengan mengucapkan kalimat talaq maka terjadilah perceraian. Berbicara mengenai jenis perceraian yang jatuh, maka hal itu tergantung dari banyaknya talak yang telah diucapkan. Secara garis besar, berdasarkan boleh atau tidaknya rujuk, talak dibagi menjadi dua jenis, yaitu talak raji’ dan talak bain. Sah atau tidaknya talak mengacu pada hukum Islam, apabila talak diucapkan dihadapan dua orang saksi dan tidak dalam keadaan yang tidak diperbolehkan talak, maka telah terjadi talak. Akan tetapi paradigma semacam ini seakan terbantahkan apabila dibenturkan dengan hukum positif sebagai dasar hukum yang sah di Negara Kesatuan Republik Indonesia yang mengatur tentang tata cara perceraian, yaitu harus dilakukan dihadapan sidang Pengadilan Agama. Syarat pokoknya adalah dilakukan atau diucapkan dihadapan sidang Pengadilan Agama, maka barulah akta cerai dapat diterbitkan oleh negara melalui Pengadilan Agama setempat. Dengan demikian, barulah mantan istri bisa mendapatkan hak-hak pasca-cerai, termasuk nafkah iddah dan lain-lain karena hal tersebut mempunyai kekuatan hukum terhadap terjadinya perceraian. Namun, kenyataan yang sering terjadi adalah banyak pasangan suami istri yang bercerai di luar pengadilan agama. Kata Kunci: Perceraian di Luar Pengadilan, Akibat Hukum, Hak Istri.
Plaatsvervulling Dalam Hukum Waris Indonesia: Mengungkap Kedudukan Ahli Waris Pengganti
Penelitian ini berjudul Plaatsvervulling dalam Hukum Waris Indonesia: Mengungkap Kedudukan Ahli Waris Pengganti, bertujuan untuk menganalisis kedudukan ahli waris pengganti dalam sistem hukum waris Indonesia, dengan merujuk pada ketentuan yang berlaku dalam hukum perdata, Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan hukum adat. Dalam hukum waris Islam, konsep plaatsvervulling (penggantian posisi ahli waris) memberikan ruang bagi individu yang menggantikan posisi ahli waris yang telah meninggal dunia sebelum pewarisnya, atau yang tidak dapat mewarisi karena alasan tertentu. Berdasarkan rumusan masalah, penelitian ini bertujuan untuk menggali bagaimana posisi dan kedudukan ahli waris pengganti dalam ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan konseptual untuk menganalisis norma-norma hukum yang terkait, baik dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, doktrin hukum, serta kajian perbandingan antara hukum adat dan hukum waris Islam. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun ketentuan tentang ahli waris pengganti telah diatur dalam KHI, penerapannya di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan terkait dengan pemahaman masyarakat, praktik hukum adat, dan perbedaan interpretasi antara hukum negara dan hukum agama. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pemahaman dan penerapan hukum waris di Indonesia, serta memperkuat peran hukum waris dalam menyelesaikan sengketa warisan secara adil dan sesuai dengan prinsip keadilan sosial.
HUKUM ISLAM MEMAKNAI SHOPEEPAYLATER DALAM MEMENUHI KEBUTUHAN KELUARGA
Abstract : This article discusses the shopeepaylater payment method in meeting family needs according to Islamic Law. Shopeepaylater is one of the latest innovations from shopee, where people can receive goods first and then make payments. With the existence of this shopeepaylater, Indonesian people are greatly helped to meet family needs, from primary needs to secondary needs. However, the Muslim community has slightly forgotten the Islamic Law contained in the shopeepaylater. In Islamic Law literature, there are various forms of business cooperation transactions, both commercial and social, one of which is in the form of "alqardh". Al-qardh is the provision of assets to others that can be collected or requested again without expecting rewards or in other words, it is a lending and borrowing transaction without additional conditions at the time of returning the loan. This shopeepaylater work system is still not in accordance with Islamic Sharia Law (Alqardh) because interest is still charged when choosing an installment payment and a fine is charged if the payment exceeds the given maturity period.
Copyright (c) 2023 ISLAMITSCH FAMILIERECHT JOURNAL
PENGARUH DINAMIKA SOSIAL-EKONOMI TERHADAP RESOLUSI KONFLIK PEMBAGIAN WARISAN: TANTANGAN DAN SOLUSI
Konflik dalam pembagian warisan telah menjadi permasalahan sosial dan ekonomi yang kompleks di Indonesia. Dinamika sosial-ekonomi memainkan peran penting dalam memengaruhi resolusi konflik yang berkaitan dengan pembagian harta warisan. Artikel ini menyajikan analisis terhadap studi literatur terkait konflik pembagian warisan serta implikasi dari faktor-faktor sosial-ekonomi terhadap resolusi konflik tersebut. Faktor sosial seperti struktur keluarga, nilai budaya, dan tradisi turun-temurun memiliki dampak signifikan terhadap resolusi konflik pembagian warisan. Selain itu, faktor ekonomi seperti ketidaksetaraan dalam kepemilikan aset dan kurangnya perencanaan warisan juga menjadi pemicu konflik yang serius. Penelitian ini menyoroti Mediasi sebagai resolusi konflik Pembagiwan warisan, penggunaan teknik mediasi harus responsif terhadap evolusi sosial dan ekonomi di tengah masyarakat. Mediasi yang fleksibel, mengakomodasi semua pihak, dan mengatasi kompleksitas serta perbedaan yang timbul menjadi tantangan signifikan dalam menyelesaikan konflik pembagian warisan ini. Penyesuaian terhadap perubahan nilai-nilai yang berkembang dan pengelolaan kompleksitas serta perbedaan adalah kunci keberhasilan mediasi sehingga perbedaan tujuan dan pandangan mengenai pembagian waris dapat menemui kesepakatan dan dilaksanakan secara damai.
HALAL TOURISM OR SHARIA TOURISM? A SYSTEMATIC LITERATURE REVIEW
Penelitian tentang wisata halal dan wisata syariah sudah banyak dilakukan dalam berbagai pendekatan, namun belum banyak yang menganalisis dalam metode literatur review sistematis. Metode yang digunakan dalam artikel ini adalah literatur reviu sistematis dengan menyajikan metadata deskriptif artikel kemudian dilanjutkan dengan memfilter artikel yang akan dianalisis, terakhir analisis kualitas artikel menjadi tahap yang menentukan dalam analisis ini. Artikel yang dijadikan sebagai metadata adalah artikel yang terpublikasikan lewat Dimensions. Setelah difilter, terdapat 104 artikel yang masuk kriteria analisis literatur reviu sistematis.
ASPEK HUKUM ISLAM DALAM KITAB TA’LIM AL-MUTA’ALLIM KARYA BURHANUDDIN AL-ZARNUJI
Abstrak: Artikel ini bertujuan untuk mengetahui aspek hukum Islam dalam kitab Ta’lim al-Muta’allim. Kitab yang sangat fenomenal dalam dunia pendidikan Islam. Kajian ini menarik karena penulis kitab ini adalah Burhanuddin al-Zarnuji seorang ahli fiqh bermazhab hanafi. Padahal kitab Ta’lim al-Muta’allim tersebar di Indonesia yang notabene bermazhab syafi’i. metode yang peneliti gunakan adalah penelitian pustaka, peneliti mencoba membaca lebih dalam kitab Ta’lim al-Muta’allim lalu mengeluarkan poin-poin yang berkaitan dengan aspek hukum Islam dan keterpengaruhannya dari mazhab hanafi. Hasilnya peneliti menemukan ada empat poin yang disebut oleh al-Zarnuji secara eksplisit; hukum belajar ilmu haal, hukum belajar ilmu al-ahaayin, hukum memasang niat belajar dan hukum bersiwak. Secara umum al-Zarnuji dapat bersikap independen walau dengan kutipan guru-guru bermazhab hanafi dalam menjelaskan tanpa ada bias mazhab. Keywords: hukum islam; ta’lim al-muta’allim; al-Zarnuji Abstract This article aims to explore the Islamic legal aspects in the book "Ta’lim al-Muta’allim." This book is highly influential in the world of Islamic education. The study is intriguing because the author of the book is Burhanuddin al-Zarnuji, an expert in the Hanafi school of jurisprudence, while "Ta’lim al-Muta’allim" is widely disseminated in Indonesia, which is predominantly of the Shafi'i school. The research methodology employed is literature review, with the researcher delving into the content of "Ta’lim al-Muta’allim" to extract points related to Islamic legal aspects and the influence of the Hanafi school. The findings reveal four explicit points mentioned by al-Zarnuji: the legal aspects of learning the science of haal, the legal aspects of learning the science of al-ahaayin, the legal aspects of setting the intention to learn, and the legal aspects of using a tooth-stick (siwak). Overall, al-Zarnuji demonstrates an independent approach, even incorporating quotes from teachers of the Hanafi school in his explanations without showing any bias toward a particular school of thought. Keywords: Islamic law; Ta’lim al-Muta’allim; al-Zarnuji
KONSEP KELUARGA DALAM ISLAM TINJAUAN MAQASHID SYARIAH
Indonesia merupakan negara majemuk yang dihuni oleh masyarakat yang berbeda agama, budaya, bahasa, adat istiadat, serta perbedaan lainnya yang sesuai dengan semboyan nasional Bhinneka Tunggal Ika (Unity in Diversity). Di dalam kehidupan sosial masyarakat Indonesia baru-baru ini dihebohkan dengan pernikahan kaum LGBT. Apakah ikatan pernikahan yang dilakukan ini bisa disebut sebagai sebuah keluarga dalam pandangan Islam? Tulisan ini berusaha untuk menemukan dan merumuskan konsep keluarga dalam pandangan Islam dengan tinjauan maqashid syariah. Di dalam Al-Qur’an juga dijelaskan bahwa ikatan perkawinan untuk membentuk sebuah keluarga paling tidak harus terdiri dari suami (yang berjenis kelamin lak-laki) dan istri (yang berjenis kelamin perempuan). Ikatan perkawinan yang dirajut dengan hanya melibatkan satu jenis kelamin tertentu tidak sesuai dengan tujuan umum syariat yaitu menciptakan kemaslahatan dan menolak kerusakan (al-kulliyat al-khams : menjaga agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan). Ikatan perkawinan ini pula bertentangan dengan sifat-sifat dasar yang melekat dan dimiliki oleh syariat (fitrah, toleransi/al-samahah, kesetaraan/al-musawah, dan kebebasan/al-hurriyah). Abstract : Indonesia is a pluralistic country inhabited by people with different religions, cultures, languages, customs and other differences in accordance with the national motto Bhinneka Tunggal Ika (Unity in Diversity). In social life, Indonesian society has recently been shocked by LGBT marriages. Can this marriage bond be called a family in the Islamic view? This paper attempts to discover and formulate the concept of family from an Islamic perspective with a review of maqashid sharia. In the Qur'an it is also explained that the marriage bond to form a family must at least consist of a husband (male) and wife (female). A marriage bond that is knitted involving only one particular gender is not in accordance with the general objectives of the Shari'a, namely creating benefit and preventing damage (al-kulliyat al-khams: protecting religion, soul, mind, property and offspring). This marriage bond also contradicts the basic characteristics inherent and possessed by the Shari’a (fitrah, tolerance/al-samahah, equality/al-musawah, and freedom/al-hurriyah)
Abstrak: Negara Indonesia memiliki keragaman yang tak terhingga, termasuk di antaraanya tradisi. Tradisipun di setiap daerah berbeda-beda, termasuk di Desa Batu Beriga Kecamatan Lubuk Besar Kabupaten Bangka Tengah yakni naber laut. Tradisi ini telah dikenal secara turun temurun yang bertujuan sebagai ungkapan rasa sukur warga setempat yang berprofesi sebagai nelayan serta menghindari mara bahaya saat mereka beraktivitas. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan mengumpulkan data dari berbagai sumber, lalu menganalisisnya dan dapatlah kesimpulan. Ternyata ajaran Islam sangat memperhatikan tradisi (Arab: ‘adah) dan konvensi masyarakat untuk dijadikan sumber bagi jurisprudensi hukum Islam dengan penyempurnaan dan batasan-batasan tertentu. Terma adat yang memiliki kesamaan makna dengan ‘urf telah menjadi salah satu landasan dalam istimbat hukum Islam. Kata Kunci: Naber Laut, Batu Beriga, Hukum Islam, Bangka Tengah Abstracts: Indonesia has infinite diversity, including traditions. Traditions are different in each region, including in Batu Beriga Village, Lubuk Besar District, Central Bangka Regency, namely Naber Laut. This tradition has been carried out from generation to generation and aims to express the gratitude of local residents who work as fishermen and to avoid danger when they are on the move. This research uses a qualitative approach by collecting data from various sources, then analyzing it and drawing conclusions. It turns out that Islamic teachings pay great attention to tradition (Arabic: 'adah) and societal conventions to serve as a source for Islamic legal jurisprudence with certain refinements and limitations. Traditional terms which have the same meaning as 'urf have become one of the foundations of Islamic law. Keywords: Naber Laut, Batu Beriga, Islamic Law, Central Bangka
ANALISIS ASURANSI KESEHATAN OLEH BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL BERDASARKAN HUKUM ASURANSI ISLAM
Penelitian ini berjudul “Analisis Asuransi Kesehatan Oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Berdasarkan Hukum Asuransi Islam”. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya keberadaan BPJS dalam pelaksanaan program jaminan sosial di masyarakat, sehingga sejak kehadiran BPJS ini begitu besar antusias masyrakat dalam memanfaatkan jaminan sosial tersebut. Akan tetapi disatu sisi belum lama ini, masyarakat di hebohkan dengan kabar bahwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) yaitu suatu lembaga swadaya masyarakat yang mewadahi ulama, zu’uma, dan cendikiawan Islam di Indonesia untuk membimbing, membina, dan mengayomi kaum muslimin di seluruh Indonesia mengeluarkan fatwa bahwa BPJS dalam menjalankan program jaminan sosial tidak sesuai dengan syariah Islam. Dimana kalangan masyarakat masih belum mengerti maksud dan tujuan fatwa MUI tersebut sehingga menyebabkan terjadiya pro dan kontra di masyarakat. Pencarian data dilakukan dengan mengkaji mengenai asuransi kesehatandari sudut pandang hukum syariah.Metode penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu metode yang meninjau dan membahas objek penelitian dengan meninjau dari sisi.Hasil dalam penelitian ini antara lain mengetahui asuransi kesehatan BPJS itu sesuai dengan syari’at Islam atau tidak. Rekomendasi yang diberikan dalam penulisan ini ialah dengan membentuk program jaminan sosial yang mana tetap dijalankan oleh BPJS Kesehatan akan tetapi berorientasi pada syariah Islam yakni hukum asuransi Islam atau dengan kata lain bisa disebutkan dengan nama BPJS Syariah atau dengan nama lain yang pasti mulai dari pengaturannya hingga aplikasinya bermuara pada hukum islam.
Asuransi Kesehatan ; Fatwa MUI; Hukum Islam
PROSES PENGAJUAN PERMOHONAN DUPLIKAT BUKU NIKAH DI KANTOR URUSAN AGAMA (KUA)
Perkawinan yang tercatat merupakan perkawinan yang sah dan diakui keabsahannya menurut hukum agama dan hukum negara. Perkawinan tersebut harus dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah yang berada di setiap Kantor Urusan Agama (KUA) pada setiap kecamatan. Pencatatan perkawinan dilakukan sebagai bentuk legalitas hukum bagi setiap orang yang telah menikah. Pernikahan yang telah dicatat dapat dibuktikan dengan adanya kutipan akta nikah/buku nikah yang diserahkan oleh Pegawai Pencatat Nikah kepada setiap mempelai suami dan istri sesaat setelah dilangsungkannya perkawinan. Buku nikah tersebut harus disimpan dengan baik oleh suami ataupun istri agar tidak terjadi kerusakan atau bahkan hilang. Sebab keberadaan buku nikah sangat vital dalam sistem administrasi kependudukan di Indonesia. Kenyataannya, banyak masyarakat yang belum begitu menyadari pentingnya keberadaan buku nikah tersebut. Sehingga buku nikah tersebut rusak atau bahkan hilang. Ketika terjadi kehilangan buku nikah tersebut, tak sedikit dari masyarakat yang tidak memperdulikan bahkan acuh tak acuh serta tidak segera mengurus kehilangan buku tersebut. Di samping itu, banyak masyarakat yang enggan mengurus kerusakan atau kehilangan buku nikah dikarenakan proses pengurusannya yang dianggap rumit dan memakan waktu yang cukup lama. Tulisan ini akan membahas mengenai proses permohonan penerbitan duplikat buku nikah di Kantor Urusan Agama bagi masyarakat yang buku nikahnya rusak atau hilang.
PENGAMPUNAN HAKIM (JUDICIAL PARDON): SEBUAH KONSEPTUAL MENUJU KEADILAN SUBSTANSIAL
Abstract: The context of judicial pardon will be the focus of this journal. As a form of substansial justice, the current national Criminal Code recognizes the principle of pardoning judicials, especially for minor offenses involving short-term deprivation of rights. Additionally, this tenet can act as a foundation for balancing justice in society. Through the regulation of judge pardons in the national Criminal Code, efforts to reform material criminal laws are serious issues that require special attention. The way a judge grants a pardon is written suggests that the government wants to go back to how it was before in order to do justice and do it well. In order to account for a judicial's pardon, special conditions or restrictions are used as a reference point. It is impossible to combine the position of a judicial's pardon and its application in a decision, specifically a judicial's pardon decision, into a single free or adjudicated decision; rather, each decision must be considered separately. The draft Criminal Procedure Code and the current Criminal Procedure Code, which will soon be able to accommodate and serve as a direct bridge to prevent this article on the judge's pardon from becoming a wasted article also known as a death sentence are both in this position. Keywords: Judicial Pardon, Rechterlijk Pardon, Substantial Justice Abstrak: Jurnal ini secara khusus akan membahas pengaturan pemaafan hakim (judicial pardon). Pada KUHP nasional saat ini sudah mengenal yang namanya asas pemaafan hakim sebagai bentuk keadilan substansial yang bertujuan untuk sedapat mungkin menghindari hukuman penjara, terutama untuk kejahatan ringan yang melibatkan perampasan hak dalam jangka pendek. Asas ini juga bisa sebagai fondasi sebagai pedoman untuk menyeimbangkan keadilan yang ada didalam masyarakat. Upaya pembenahan undang-undang pidana materiil melalui pengaturan pengampunan hakim dalam KUHP nasional merupakan persoalan serius yang perlu menjadi perhatian khusus. Rumusan mengenai pengampunan hakim mengandung makna bahwa pemerintah berkeinginan untuk kembali kepada keadaan semula demi mewujudkan keadilan dan kembali kepada keadilan yang substansial. Batasan atau syarat khusus dijadikan tolak ukur dalam perumusan pengampunan hakim agar dapat dipertanggungjawabkan. Kedudukan pengampunan hakim dan penerapannya dalam suatu putusan, yaitu putusan pengampunan hakim, tidak dapat dirumuskan menjadi satu putusan, baik bebas maupun putusan, melainkan menjadi putusan tersendiri. KUHAP saat ini dan Rancangan KUHAP yang akan datang secepatnya bisamengakomodir dan menjembatani langsung agar pasal pengampunan hakim ini tidak menjadi pasal yang terbuang sia-sia alias pasal mati. Kata Kunci: Pengampunan, Pemaafan Hakim, Keadilan Substansial
Pasar modal syariah merupakan pasar modal yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah di pasar modal. Adapun peran dari pasar modal syariah adalah menjadi sumber pendanaan bagi Perusahaan dan sarana investasi yang sesuai dengan prinsip syariah. Pasar modal syariah bersifat universal, dapat dimanfaatkan oleh siapapun tanpa melihat latar belakang suku, agama, ras tertentu, perbedaan pasar modal syariah dan konvensional secara umum, pasar modal syariah merupakan bagian dari industri dari pasar modal syariah yang ada di Indonesia. Secara umum kegiatan pasar modal syariah sejalan dengan pasar modal konvensional. Namun demikian, terdapat beberapa karakteristik khusus pasar modal syariah yaitu bahwa produk, mekanisme transaksi, dan pengawasan tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah Kata Kunci: Pasar Modal Syariah, Prinsip Syariah
Kata Kunci: Pasar Modal Syariah, Prinsip Syariah
MEDIASI SEBAGAI ALTERNATIVE DISPITE RESULOTION TERHADAP PERKARA PERCERAIAN
The judicial system in Indonesia has recognized mediation as an alternative dispute resolution. The Supreme Court of the Republic of Indonesia through Supreme Court Regulation (Perma) Number 01 of 2016 concerning Mediation Procedures in Courts has integrated mediation into the proceedings in court. as an instrument to overcome the accumulation of cases. This mediation is applied as part of the event in civil cases in the religious courts and general courts. All civil disputes submitted to the court of first intance must first be resolved throught reconciliation with the help of a mediator, namely a neutral party who assists the parties in the negotiation process in order to seek various possible dispute resolitions without resorting to a way of deciding or completing a case settlement. This study uses a normative juridical approach by using data collection techniques through library research methods. The results of this study is factors that influence the success of mediation include the disputing parties, the problem that causes the dispute and the quality of the third party or mediator.
Copyright (c) 2022 ISLAMITSCH FAMILIERECHT JOURNAL
PENCATATAN PERKAWINAN: SUATU ANALISIS SEJARAH SOSIAL
Pencatatan perkawinan seringkali ditentang dan dianggap tidak penting dalam pelaksanaan perkawinan. Bahkan muncul istilah “sah secara negara” dan “sah secara agama”. Istilah pertama merujuk kepada pengertian bahwa perkawinan tersebut telah dilaksanakan dengan memenuhi ketentuan agama dan telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA), sedangkan istilah kedua ditujukan untuk perkawinan yang memenuhi ketentuan agama namun tidak dicatatkan. Adanya pemisahan antara kedua hal ini menunjukkan bahwa pencatatan perkawinan dianggap sebagai hal yang baru, tidak ada di masa nabi, dan tidak ada nash yang mewajibkannya. Artikel ini bertujuan untuk menjawab anggapan tersebut, bahwa pencatatan perkawinan ternyata memiliki dasar hukum yang kuat dan seharusnya tidak dianggap sebelah mata, dengan menggunakan pendekatan sejarah. Pendekatan sejarah ini digunakan untuk memahami konteks sosial, zaman, dan tempat ketika nas muncul. Dengan itu kita dapat mengetahui dalam keadaan seperti apa nas muncul serta kemudian dapat mengontekstualisasikannya ke dalam kehidupan di masa kini. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa sebagai bentuk dari kemajuan zaman dan mundurnya tingkat amanah masyarakat, dimana suatu hal yang dapat dianggap sebagai bukti adalah hitam di atas putih (tertulis), maka pencatatan perkawinan mutlak diperlukan. Oleh karena itu, pencatatan perkawinan dapat disejajarkan dengan saksi dan walimahan yang merupakan syarat dan rukun perkawinan. Kewajiban adanya saksi berdasarkan pada perintah nas asli, sedangkan keharusan mencatatkan perkawinan merupakan kontekstualisasi sesuai dengan perkembangan zaman.
Pencatatan Perkawinan, Pendekatan Sejarah
Memahami Pencatatan Perkawinan di Indonesia dalam Paradigma Hukum Islam Kontemporer
The phenomenon of unregistered marriages is still rampant in Indonesia. Regardless of the various reasons that trigger it, empirical facts show that unregistered marriages cause many legal problems, both for the life of the family concerned, society and the state.This quality research in the form of a literature review intends to re-understand the existence of marriage registration in the Islamic legal paradigm through the contemporary sharia maqasid approach conceptualized by Jasser Auda. This research uses a normative-philosophical approach. Primary data of Law No. 1 of 1974 on Marriage and compilation of Islamic Law. Data collection techniques through documentation techniques. Meanwhile, data analysis through reduction, presentation, and verification. The results showed that the construction of the paradigm of marriage registration rules in Indonesia is in line with the contemporary Islamic legal paradigm that emphasizes holistic legal arguments, namely involving various perspectives, both normative, social, buddhist, developmental and state regulations for the realization of the benefit of marital life. The results showed that the construction of the paradigm of marriage registration rules in Indonesia is in line with the contemporary Islamic legal paradigm that emphasizes holistic legal arguments, namely involving various perspectives, both normative, social, buddhist, developmental and state regulations for the realization of the benefit of marital life. This can be proven through the various paradigms of system philosophy features elaborated by Jasser Auda as a contemporary sharia maqasid approach. The theoretical implication of this research is that a holistic Islamic legal paradigm is needed, namely through multi-perspectives, not a monolithic paradigm in understanding the implications of the benefits of marriage registration rules. The limitations of this study have not examined the Islamic legal arguments of Islamic religious leaders in Indonesia who tend to be apathetic or permissive to the phenomenon of marriage without being registered in society.
Marriage registration, the paradigm of contemporary Islamic law, Jasser Auda
Internalisasi Nilai Keadilan dan Kesetaraan Gender dalam Hukum Keluarga Islam (Sebuah Strategi Pembangunan Indonesia Emas Berkelanjutan 2045)
In line with Indonesia's Golden Vision 2045, many aspects must be considered, including gender equality and awareness. Until now, the level of gender equality in Indonesia is still low. Islam is often the scapegoat in the issue of gender equality in the family and society in Indonesia. Whereas in the Compilation of Islamic Law it is clear that the values of justice and gender equality should be the reference for Indonesian society. This paper wants to explain that the internalization of the values of justice and gender equality in Islamic family law can be one of the development strategies of Indonesia Gold for Sustainable 2045. It can be concluded that KHI is sufficient to show equality between men and women in family life and apply it in everyday life, becoming the key to Indonesia's development.
Justice and Gender Equality; Islamic Family Law; KHI
EFEKTIVITAS KEBIJAKAN KURSUS CALON PENGANTIN DALAM MENEKAN ANGKA PERCERAIAN DI WILAYAH KERJA KUA KECAMATAN TANJUNG BATU, OGAN ILIR, SUMATERA SELATAN
This article is aimed to examine the effectiveness of the prospective bride and groom course policy in reducing the divorce rate in the work area of ​​the Office of Religious Affairs, Tanjung Bantu District, Ogan Ilir Regency, South Sumatra Province. Based on the results of the study, it can be concluded that the implementation of the prospective bride and groom course policy at the KUA Tanjung Batu District has been running since the issuance of the regulation although its implementation is still not optimal due to the lack of human resources, lack of facilities and lack of funds. Furthermore, the effect of the implementation of the prospective bride and groom course policy (suscatin) at the KUA Tanjung Batu District has had a positive influence in efforts to form a prosperous family and reduce the divorce rate in the KUA working area of ​​Tanjung Batu District as evidenced by the low percentage of complaints about divorce in the KUA Tanjung Batu District and the low percentage of cases going to the Kayu Agung Religious Court, but with improved facilities and maximum implementation the positive impact will be more visible and felt.
Effectiveness, Bride and Groom Course, KUA, Divorce.