ISLAMITSCH FAMILIERECHT JOURNAL
type: channel
description: ISLAMITSCH FAMILIERECHT JOURNAL (E-ISSN: 2747-1934) is a journal published by the Faculty of Sharia and Islamic Banking State Islamic Institute of Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung. This journal first published in 2020 (electronic edition) to facilitate the publication of research, articles, and book review about Islamic family law. The Journal issued biannually in June and December. For the author interested in submitting the manuscript, kindly ¬register yourself. The author guidelines can be viewed it here, and the manuscript template can be downloaded here. For Further Information, visit our office at Faculty of Sharia and Islamic Economic, State Islamic Institute of Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung, Jalan Raya Petaling Km 13. https://miegacoankemayoran.org/
publisher: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik, Bangka Belitung
language: en
publication name: ISLAMITSCH FAMILIERECHT JOURNAL
issn: 2747-1934
items: Harmonisasi Asas Keterbukaan Informasi dan Perlindungan Data Pribadi Dalam Layanan Informasi di Pengadilan Agama
items: Penerapan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Anak Melalui Diversi di Pengadilan Negeri Tanjungpandan Kelas II
items: Pemberian Hak Gaji bagi Istri yang Dicerai Dalam PP. No. 10 Tahun 1983 Jo Pp No. 45 Tahun 1990 dan Implemetasinya di Pengadilan Agama Kelas IA Pangkalpinang
items: The Ruling on Marriage of a Muhrim and Contemporary Issues Related to It: A Comparative Jurisprudential Study
items: Analisis Komparatif Terhadap Efektifitas Mediasi Berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2016 dan Perma Nomor 3 Tahun 2022 (Studi Kasus di Pengadilan Agama Tanjungpandan Kelas 1B)
items: Komparasi Perma Nomor 7 Tahun 2022 dalam Rbg (Tata Cara Persidangan) Dan Panggilan Surat Tercatat KMA Studi Kasus Pengadilan Agama Tanjungpandan Kelas 1B
items: Talak di Luar Pengadilan dalam Perspektif Fatwa Mui No. 4 Tahun 2012, Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam
items: Tabungan Syariah dalam Fatwa Dan Perundang-Undangan: Analisis Normatif terhadap Fatwa DSN-MUI dan Undang-Undang No. 21 Tahun 2008
items: Sanksi (Punishment) Berdasarkan Teori Hadd al-A'la: Membentuk dan Membangun Karakter Anggota Keluarga secara Bijaksana dan Tantangan Penerapannya
items: Pembaharuan Nikah Bagi Masyarakat Madura Ditinjau Dari Maslahah (Studi Kasus di Kelurahan Parit Lalang Kota Pangkalpinang)
items: Dampak Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Penegakan Keadilan: Persfektif Asas Korektif, Rehabilitatif dan Restoratif
items: Layanan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) di Pengadilan Agama Kota Pangkalpinang Kelas 1A
items: Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia Tentang Perkawinan Usia Dini Serta Dampaknya Bagi Keluarga
items: Peninjauan Kembali Sebagai Upaya Hukum Yang Efektif Dan Biaya Ringan Bagi Terpidana Di Lapas Narkotika Pangkalpinang
items: Revitalisasi Kebijakan Hak Asuh dan Perlindungan Anak dalam RUU Hukum Keluarga terhadap Kesejahteraan Anak di Indonesia
items: Tradisi Tangkel Dalam Perayaan Pernikahan Di Bangka Belitung: Tinjauan Al-‘Urf
items: Tradisi Ngubel Bagi Pasangan Pengantin Dalam Pandangan Al ‘Urf Dan Kontruktivisme Sosial
items: Analisis Hukum Terhadap Dampak Yang Timbul Pasca Perceraian Di Luar Pengadilan
items: Plaatsvervulling Dalam Hukum Waris Indonesia: Mengungkap Kedudukan Ahli Waris Pengganti
items: HUKUM ISLAM MEMAKNAI SHOPEEPAYLATER DALAM MEMENUHI KEBUTUHAN KELUARGA
items: PENGARUH DINAMIKA SOSIAL-EKONOMI TERHADAP RESOLUSI KONFLIK PEMBAGIAN WARISAN: TANTANGAN DAN SOLUSI
items: HALAL TOURISM OR SHARIA TOURISM? A SYSTEMATIC LITERATURE REVIEW
items: ASPEK HUKUM ISLAM DALAM KITAB TA’LIM AL-MUTA’ALLIM KARYA BURHANUDDIN AL-ZARNUJI
items: KONSEP KELUARGA DALAM ISLAM TINJAUAN MAQASHID SYARIAH
items: Islam dan Tradisi Lokal di Indonesia:
items: ANALISIS ASURANSI KESEHATAN OLEH BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL BERDASARKAN HUKUM ASURANSI ISLAM
items: PROSES PENGAJUAN PERMOHONAN DUPLIKAT BUKU NIKAH DI KANTOR URUSAN AGAMA (KUA)
items: PENGAMPUNAN HAKIM (JUDICIAL PARDON): SEBUAH KONSEPTUAL MENUJU KEADILAN SUBSTANSIAL
items: FATWA DAN REGULASI PASAR MODAL SYARIAH
items: MEDIASI SEBAGAI ALTERNATIVE DISPITE RESULOTION TERHADAP PERKARA PERCERAIAN

Harmonisasi Asas Keterbukaan Informasi dan Perlindungan Data Pribadi Dalam Layanan Informasi di Pengadilan Agama
type: item
description: Keterbukaan informasi publik merupakan prinsip fundamental dalam penyelenggaraan peradilan yang transparan dan akuntabel. Namun, prinsip tersebut kerap beririsan dengan kewajiban perlindungan data pribadi, terutama di Pengadilan Agama yang menangani perkara-perkara privat seperti perceraian, hak asuh anak, dan sengketa keluarga lainnya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme permohonan informasi di Pengadilan Agama dalam konteks dualisme asas keterbukaan informasi publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, dan asas perlindungan data pribadi berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi. Dengan menggunakan metode yuridis normatif melalui pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan studi kasus, penelitian ini mengkaji sejauh mana harmonisasi kedua asas tersebut dapat diimplementasikan melalui kebijakan pelayanan informasi di lingkungan peradilan agama. Hasil penelitian menunjukkan adanya potensi konflik norma antara kewajiban membuka informasi publik dan kewajiban melindungi data pribadi, khususnya dalam pemberian salinan putusan, akses dokumen perkara, serta penyampaian keterangan kepada media. Uji konsekuensi yang selama ini digunakan dalam pelayanan informasi perlu diperkuat dengan uji kepentingan sebagaimana mandat UU PDP untuk memastikan perlindungan data pribadi sensitif. Penelitian ini merekomendasikan perlunya pembaruan pedoman internal Mahkamah Agung, peningkatan kompetensi PPID, dan penerapan standar redaksional putusan yang lebih selektif agar layanan informasi di Pengadilan Agama dapat berjalan proporsional, menjunjung asas transparansi, namun tetap melindungi hak privasi para pihak. Temuan ini diharapkan dapat menjadi landasan konseptual dan praktis dalam perumusan kebijakan informasi publik yang lebih harmonis di lingkungan peradilan.
subject: Articles
  topic: section
subject: Keterbukaan Informasi
  topic: keywords
subject: Data Pribadi
  topic: keywords
subject: Pengadilan Agama
  topic: keywords
creator: Ridho Aditio
creator: Epandi
creator: Nabela Pratiga
rights: Copyright (c) 2025 ISLAMITSCH FAMILIERECHT JOURNAL http://creativecommons.org/licenses/by/4.0
date: 2025-12-05
publication date: 2025-12-05
starting page: 138
ending page: 154
doi: 10.32923/wv4xa352

Penerapan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Anak Melalui Diversi di Pengadilan Negeri Tanjungpandan Kelas II
type: item
description: In the case of children who are in conflict with the law, there are exceptions in handling these children's cases, namely diversion efforts as a form of implementing restorative justice. Diversion is one of the efforts made and to mediate cases based on justice as in a decision there are at least three principles, namely expediency, fairness and legal certainty. Of course there are significant differences between adults and minors when it comes to the realm of criminal law, because prison is not a relevant solution to apply to children who commit criminal acts. The research method used by the author is a qualitative method with direct field observation techniques by interviewing judges who handle diversion cases and studying existing cases as primary data sources. As for supporting data, the author uses book references and previous research journals. From this research, the author found that there were several cases of children who were in conflict with the law in the Tanjungpandan district court using diversion efforts in their resolution. So the author can draw the conclusion that diversion is a highly recommended alternative in resolving cases of children in conflict with the law
subject: Articles
  topic: section
subject: Diversi
  topic: keywords
subject: Tindak Pidana
  topic: keywords
subject: Anak-anak
  topic: keywords
creator: Muhammad Rozi
creator: Reski Anwar
creator: Syafitri Apriyuani Supriatry
creator: Musbarul Zaki
creator: Ibnu Hadits
rights: Copyright (c) 2025 ISLAMITSCH FAMILIERECHT JOURNAL http://creativecommons.org/licenses/by/4.0
date: 2025-12-29
publication date: 2025-12-29
starting page: 190
ending page: 207
doi: 10.32923/61sz7525

Pemberian Hak Gaji bagi Istri yang Dicerai Dalam PP. No. 10 Tahun 1983 Jo Pp No. 45 Tahun 1990 dan Implemetasinya di Pengadilan Agama Kelas IA Pangkalpinang
type: item
description: Pemberian nafkah kepada istri merupakan kewajiban suami dalam hukum Islam yang berlaku sejak akad nikah hingga berakhirnya masa iddah pasca perceraian. Namun, ketentuan hukum positif di Indonesia, khususnya Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, mewajibkan Pegawai Negeri Sipil (PNS) memberikan 1/3 dari gajinya kepada mantan istri hingga yang bersangkutan menikah kembali. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi ketentuan tersebut di Pengadilan Agama Pangkalpinang dari perspektif Maslahah Mursalah, yakni prinsip fiqh yang memperbolehkan penetapan hukum berdasarkan kemaslahatan yang tidak bertentangan dengan nash syar‘i. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan normatif-empiris melalui wawancara dengan hakim Pengadilan Agama Kota Pangkalpinang dan kajian terhadap dokumen peraturan perundang-undangan serta putusan pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengadilan Agama Pangkalpinang, dalam penerapan ketentuan pembagian 1/3 gaji mantan istri oleh hakim didasarkan pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan yurisprudensi Mahkamah Agung, bukan semata-mata pada PP No. 45 Tahun 1990. Adapun bentuk dari harmonisasi ketentuan Hukum Islam dan Peraturan yang ada maka Pengadilan Agama memberikan putusan dengan memperbesar jumlah mut’ah kepada suami yang menceraikan. Hal ini karena dari sudut pandang Maslahah Mursalah, ketentuan pembagian gaji tersebut tidak memenuhi unsur kemaslahatan karena tidak memiliki batasan waktu yang adil dan berpotensi menimbulkan kemudaratan bagi pihak mantan suami.
subject: Articles
  topic: section
creator: Safri Rahman
creator: Reno Ismanto
creator: Winarno
rights: Copyright (c) 2025 ISLAMITSCH FAMILIERECHT JOURNAL http://creativecommons.org/licenses/by/4.0
date: 2025-12-01
publication date: 2025-12-01
starting page: 124
ending page: 137
doi: 10.32923/qx0wns71

The Ruling on Marriage of a Muhrim and Contemporary Issues Related to It: A Comparative Jurisprudential Study
type: item
description: The research aims to clarify the ruling on the marriage of a Muhrim, which is an issue that combines both traditional and contemporary aspects. There is an increasing need to explain its legal ruling in a time when the likelihood of its occurrence is high, due to Muslims traveling from all over the world to Mecca for pilgrimage. Since Ihram is a special state in which a Muslim dedicates themselves to worship and renounces worldly distractions, and marriage is associated with the potential for arousing desire and attraction, the prohibition of marriage for a Muhrim was established so that the pilgrimage can be completed with a humble heart. This research includes a clarification of the most authoritative opinions of scholars on this issue. The introduction outlines the research problem, its importance, objectives, and main components, and the study is divided into four sections: the first, definitions and basic concepts; the second, the opinions of jurists on the ruling of marriage for a Muhrim; the third, discussion and preference; and the fourth, contemporary issues related to the marriage of a Muhrim. The researcher’s methodology is based on tracing legal opinions from their original sources, clarifying the supporting evidence, and selecting the most reliable ones. The researcher reached several conclusions and made various recommendations. يهدف البحث إلى بيان حكم نكاح المحرم، وهي مسألة جمعت بين الأصالة والمعاصرة، وتزداد الحاجة إلى بيان حكمها الشرعي في زمن كثرت فيه مضنة وقوعه بسبب سفر المسلمين من كل أنحاء العالم إلى مكة لأداء النسك، ولما كان الإحرام حالة خاصة يُقبل فيها المسلم على العبادة، ويتجرد من مظاهر الدنيا، والنكاح مظنة إثارة الشهوة والافتتان، جاء نهي المحرم عنه، حتى يكمل النسك بقلب خاشع، وقد احتوى هذا البحث على بيان الراجح من أقوال أهل العلم في هذه المسألة، وقد تناولت المقدمة التعريف بمشكلة البحث وأهميته وأهدافه وأبرز عناصره، وأربعة مباحث، الأول: التعريفات والمفاهيم الأساسية، والثاني: أقوال الفقهاء في حكم نكاح المحرم ، والثالث: المناقشة والترجيح، والرابع: ا…
subject: Articles
  topic: section
subject: muhrim
  topic: keywords
subject: marriage
  topic: keywords
subject: contemporary issue
  topic: keywords
creator: Tarek Mohamed Bece
rights: Copyright (c) 2025 ISLAMITSCH FAMILIERECHT JOURNAL http://creativecommons.org/licenses/by/4.0
date: 2025-12-05
publication date: 2025-12-05
starting page: 155
ending page: 189
doi: 10.32923/szxsnd98

Analisis Komparatif Terhadap Efektifitas Mediasi Berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2016 dan Perma Nomor 3 Tahun 2022 (Studi Kasus di Pengadilan Agama Tanjungpandan Kelas 1B)
type: item
description: Due to the Covid-19 outbreak, which has expanded to remote parts of Indonesia, the Supreme Court was compelled to issue Supreme Court Regulation No. 3 of 2022, an article pertaining to mediation, in addition to The supreme court Regulation No. 1 of 2016. The point of view of mediation efficiency is where there is a notable difference.. This research aims to determine which mediation is greater effective to carry out at the Tanjungpandan Class 1 B Religious Court. Descriptive qualitative research techniques are used in this study with a normative nature a juridical approach conducted using literacy-based literature studies and interviews. Final results of this research shows that face-to-face mediation based on Supreme Court Regulation No. 1 of 2016 is considered more effective than Electronic mediation in accordance with Supreme Court Rule No. 3 of 2022. Because it is considered more efficient and easier to understand. Apart from the birth article Regulation No. 3 of 2022 of the Supreme Court since of the appearance of Covid-19, Digital Mediation is not considered mandatory mediation, but rather an alternative. According to the guidelines in the third clause of Supreme Court Rule No. 3 of 2022. Due to the many shortcomings experienced when Electronic Mediation is implemented. Even so, it could be in the future Electronic Mediation will be in the spotlight, this is driven by technological developments and is considered to better support the Mediation process at a low cost, quickly and simply. Keyword: Mediation, Effectiveness, Religious Courts
subject: Articles
  topic: section
subject: Efektifitas Mediasi
  topic: keywords
subject: Analisis Komparatif
  topic: keywords
subject: PERMA NOMOR 1 TAHUN 2016
  topic: keywords
subject: PERMA NOMOR 3 TAHUN 2022
  topic: keywords
subject: Pengadilan Agama Tanjungpandan Kelas 1B
  topic: keywords
creator: Cut Nadita Alfadiah
creator: Reski Anwar
creator: Anugrah Hajrianto
creator: Muhammad Ikrom
creator: Muhammad Muslim
rights: Copyright (c) 2025 ISLAMITSCH FAMILIERECHT JOURNAL
date: 2025-07-07
publication date: 2025-07-07
starting page: 1
ending page: 24
doi: 10.32923/ifj.v6i1.5394

Komparasi Perma Nomor 7 Tahun 2022 dalam Rbg (Tata Cara Persidangan) Dan Panggilan Surat Tercatat KMA Studi Kasus Pengadilan Agama Tanjungpandan Kelas 1B
type: item
description: This research aims to analyze and compare PERMA No. 7 of 2022 with provisions in the Burgerlijk Rechtsvordering (RBG) Regulations regarding trial procedures and the use of registered letters based on the provisions of the Supreme Court (KMA). The approach used is normative juridical, based on applicable laws and regulations. Apart from that, this research also uses an empirical approach through interviews with religious court employees to gain practical understanding regarding the implementation of these regulations. The research results are expected to provide differences between PERMA No. 7 of 2022 and RBG, as well as the registered letter summons process at the Tanjungpandan Religious Court. Keywords: Perma number 7 of 2022, Registered Letter Summons. Keywords: PERMA No. 7 of 2022, Burgerlijk Rechtsvordering (RBG), Registered Letter Summons.
subject: Articles
  topic: section
creator: M. Nurul Huda
creator: Hidayatullah Prayuda
creator: Reski Anwar
creator: Lucky Mukhafidhoh
creator: Rismawanti Rismawanti
rights: Copyright (c) 2025 ISLAMITSCH FAMILIERECHT JOURNAL
date: 2025-07-25
publication date: 2025-07-25
starting page: 51
ending page: 73
doi: 10.32923/ifj.v6i1.5481

Talak di Luar Pengadilan dalam Perspektif Fatwa Mui No. 4 Tahun 2012, Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam
type: item
description: Divorce (ṭalāq) is a husband's right to terminate a marriage, based on the Qur'an and Hadith. However, the technical procedures for pronouncing divorce—particularly when declared outside the court—are not explicitly regulated in these primary sources, leading to differing views among the public. In response, the Indonesian Council of Ulama (Majelis Ulama Indonesia, MUI) issued Fatwa No. 4 of 2012, declaring that extrajudicial divorce is religiously valid but must be verified in court proceedings, with the wife’s waiting period (iddah) calculated from the moment the husband declares the divorce. This study employs a library research method, utilizing primary legal sources such as Fatwa No. 4/2012, the Indonesian Marriage Law, and the Compilation of Islamic Law (KHI), with data collected through documentation and analyzed using descriptive analysis. The results show, first, that according to MUI's fatwa, divorce outside the court is valid under Islamic law. Second, this fatwa contradicts the formal legal system in Indonesia, particularly Article 39 of the Marriage Law and Article 115 of the KHI, both of which stipulate that divorce—whether by ṭalāq or judicial petition—must be carried out before a court session to be legally recognized. Therefore, the MUI fatwa cannot serve as a binding legal basis within the Indonesian legal framework.
subject: Articles
  topic: section
subject: Divorce
  topic: keywords
subject: Religious Court
  topic: keywords
subject: KHI
  topic: keywords
creator: Andriansyah Andriansyah
creator: Winarno Winarno
creator: Reno Ismanto
rights: Copyright (c) 2025 ISLAMITSCH FAMILIERECHT JOURNAL
date: 2025-07-25
publication date: 2025-07-25
starting page: 74
ending page: 91
doi: 10.32923/ifj.v6i1.5784

Tabungan Syariah dalam Fatwa Dan Perundang-Undangan: Analisis Normatif terhadap Fatwa DSN-MUI dan Undang-Undang No. 21 Tahun 2008
type: item
description: Bank Syari’ah merupakan lembaga intermediasi dan penyedia jasa keuangan yang bekerja berdasarkan etika dan sistem Islam. Khususnya yang etika dan sistem Islam mengarahkan lembaga ini bebas dari bunga (riba), bebas dari kegiatan spekulatif dan perjudian (maysir), bebas dari hal-hal yang tidak jelas (gharar). (dengan demikian lembaga ini berjalan dengan) berprinsip keadilan, dan hanya membiayai kegiatan usaha yang halal yang kesemuanya merupakan prinsip-prinsip perbankan syari’ah, sesuai dengan ketentuan Fatwa. Artikel ini mendiskusikan Tabungan Syariah Dalam Fatwa Dan Perundang-Undangan Bank Syariah. Fatwa dan UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, adanya PBI dan SEBI menunjukkan bahwa eksistensi fatwa DSN-MUI diakui keberadaannya secara hukum. Eksistensi fatwa DSN-MUI semakin kokoh pasca diundangkannya UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Dalam Pasal 1 angka 12 dari Undang-Undang tersebut secara tegas disebutkan bahwa Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah. Hukum dari berinvestasi di Bank Syariah adalah boleh, karena dengan berinvestasi di Bank Syariah secara perlahan kita dapat membantu pemerataan ekonomi dan kesejahteraan ekonomi.
subject: Articles
  topic: section
subject: Tabungan Wadi’ah, Tabungan Mudharabah, Undang-undang No. 21 Tahun 2008, dan Fatwa DSN No:02/DSN-MUI/IV/2000
  topic: keywords
creator: Feby Ayu Amalia
rights: Copyright (c) 2025 ISLAMITSCH FAMILIERECHT JOURNAL
date: 2025-07-25
publication date: 2025-07-25
starting page: 92
ending page: 123
doi: 10.32923/ifj.v6i1.5395

Sanksi (Punishment) Berdasarkan Teori Hadd al-A'la: Membentuk dan Membangun Karakter Anggota Keluarga secara Bijaksana dan Tantangan Penerapannya
type: item
description: Abstract Achieving a happy family is the goal of every individual; however, challenges in reaching family happiness still exist. One of the steps that can be taken is to provide sanctions to family members who do not obey the rules, as taught in Islam through the Quran and Hadith. For example, in Surah An-Nisa (4:34), as well as in Hadiths that instruct parents to command children aged 7 to perform prayer, and if they refuse, it is permissible to give a gentle hit as a reminder. This research employs a qualitative method with a descriptive-analytical approach to examine the regulation of giving sanctions within Islam towards family members. The results indicate that sanctions should be carried out through specific stages and have clear boundaries. In practice, sanctions must be administered with gentleness and love; if hitting is necessary, it should not target the face, chest, or stomach. It is also forbidden to hit the child when angry, and the hitting should not be done in one fixed place but moved around so that the child does not feel excessive pain. It is recommended that the second strike be lighter than the first, and most importantly, the act of hitting must not cause physical or psychological harm to the child. The main challenge in applying this theory is that many Muslims still understand religious texts in a less comprehensive manner. Keywords: Sanctions, Family, Hadd al-A’la Abstrak Mewujudkan keluarga bahagia merupakan cita-cita semua individu, namun tantangan dalam mencapai kebahagiaan keluarga tetap ada. Salah satu langkah yang dapat diambil adalah pemberian sanksi terhadap anggota keluarga yang tidak menaati aturan, sebagaimana diajarkan dalam Islam melalui Al-Qur’an dan hadis. Contohnya, dalam Q.S. An-Nisa (4:34), serta hadis yang memerintahkan orangtua untuk memerintahkan anak berumur 7 tahun agar melaksanakan salat, dan jika tidak mau, diperbolehkan memberikan pukulan sebagai bentuk pengingat. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan …
subject: Articles
  topic: section
creator: Misbahul Munir
creator: Muhamad Nurdin
creator: Epandi Epandi
rights: Copyright (c) 2025 ISLAMITSCH FAMILIERECHT JOURNAL
date: 2025-07-25
publication date: 2025-07-25
starting page: 25
ending page: 50
doi: 10.32923/ifj.v6i1.5742

Pembaharuan Nikah Bagi Masyarakat Madura Ditinjau Dari Maslahah (Studi Kasus di Kelurahan Parit Lalang Kota Pangkalpinang)
type: item
description: Marriage renewal is a belief carried out by the Madurese people as a way to strengthen household relationships from all unwanted things such as divorce. So the implementation of the Marriage Renewal that takes place in Parit Lalang Village, Pangkalpinang City has different views regarding its implementation for the surrounding community and not all of the Madurese people carry out the Marriage Renewal in Parit Lalang Village, only some of the Madurese people still have this belief. So this phenomenon encourages researchers to conduct research to look for the factors behind the Marriage Renewal process and will review Maslahah's implementation process. This research is qualitative research using a field approach (Field Research). The source of this research is primary data obtained from observations and interviews with couples who have carried out marriage renewal as well as religious figures who usually accompany the marriage renewal process to find out the reasons and consequences that occur after the marriage renewal process takes place. And equipped with secondary data as support. Based on the research results, the implementation of Marriage Renewal occurred because of household problems, namely the economy was not running smoothly, resulting in frequent arguments, loss of feelings of love and affection towards the partner, carried out as a form of commemorating the wedding day and so on. Then, regarding the marriage renewal process, there are couples who carry out marriage renewal more than once. So this is contrary to Islamic law, because the implementation that occurs in the field of the process is carried out in accordance with the pillars and conditions of marriage in general and in this process also provides a new dowry to the wife. So the law of marriage renewal which uses a new dowry in the marriage contract is the same as the husband admitting that the divorce will occur between them. If it is related to the Ushul Fiqh method, Maslahah is included in the…
subject: Articles
  topic: section
subject: Marriage Renewal
  topic: keywords
subject: Madura Society
  topic: keywords
subject: Maslahah
  topic: keywords
creator: Mahbubah Mahbubah
creator: Darmiko Suhendra
creator: Mursyidul Wildan
rights: Copyright (c) 2024 ISLAMITSCH FAMILIERECHT JOURNAL
date: 2024-08-29
publication date: 2024-08-29
starting page: 64
ending page: 82
doi: 10.32923/ifj.v5i1.4605

Dampak Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Penegakan Keadilan: Persfektif Asas Korektif, Rehabilitatif dan Restoratif
type: item
description: Abstract: Violence is an act that causes pain or suffering, either directly or indirectly, to another person. Meanwhile, domestic violence is categorized as criminal behavior that has a negative impact on the victim; These adverse impacts may be physical, mental or psychological. Due to the negative impacts caused by this law and the large number of cases that frequently occur, a law has been developed that can regulate the eradication of this problem. This written study carried out a literary study. The research methodology implements a normative legal approach because research is not committed to discussing the implementation of regulations and the implementation carried out is a qualitative approach by collecting information from books and journals. Domestic violence (KDRT) is something that often occurs in social violence, where this violence is universal in nature because it can occur within a household without the division of culture, religion, national culture, and the nature of the perpetrators and the victims. Because of this, it can occur in households of ordinary, poor and remote families as well as households of rich, educated, well-known and prominent families. This means that here violence emerges as a result of each individual's personality without thinking in a healthy manner and a high level of egoism, the domestic violence criminal law regulates other ways of racial justice in the criminal law law book which not only regulates prison sentences and criminal law, that is, it can result in criminal wrongdoing. social and justice restoration programs implemented against someone who has committed an evil act. This is intended so that perpetrators do not carry out things that are completely despicable. Keywords: Violence Domestic, Perpetrators, Victims, Justice.
subject: Articles
  topic: section
creator: Reski Anwar
creator: Mardalena Mardalena
creator: Ayu Lintang
creator: Taufik Hidayat
rights: Copyright (c) 2024 ISLAMITSCH FAMILIERECHT JOURNAL
date: 2024-08-01
publication date: 2024-08-01
starting page: 51
ending page: 64
doi: 10.32923/ifj.v5i1.4627

Layanan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) di Pengadilan Agama Kota Pangkalpinang Kelas 1A
type: item
description: The legal aid post is one of the units in the court to assist underprivileged people in obtaining information, consultation and legal advice as well as preparing legal document needed by underprivileged people. According to supreme court regulation no.1 of 2014 concerning guideline for providing legal service to underprivileged people in court, there are three scopes of providing legal service to underprivileged people, namely court case fee waiver service outside the court building and legal aid post in the general court environment, religious court, and state administrative court. Pangkalpinang religious court is the one that has implemented this service. However, from observation and research carried out by the research team, the provision of free legal aid service is considered to be less targeted because it was found that there were people who received them in the “well-off “ category, so that many people who are truly poor cannot get free legal aid. This is only because the quota is limited and has been used for previous cases. Therefore, ,according to the research team, an evaluation is needed by the Pangkalpinang religious court to really find out the real domicile of the people who apply for this legal aid post service so that it can be assessed and decided whether they are worthy or not to receive the legal aid service. So, it is hoped that the state budget for legal aid service will be truly targeted and given to underprivileged people in obtaining legal aid service.
subject: Articles
  topic: section
creator: Alwan Sobari
rights: Copyright (c) 2024 ISLAMITSCH FAMILIERECHT JOURNAL
date: 2024-07-07
publication date: 2024-07-07
starting page: 35
ending page: 50
doi: 10.32923/ifj.v5i1.4688

Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia Tentang Perkawinan Usia Dini Serta Dampaknya Bagi Keluarga
type: item
description: Man in the process of its development to continue its kind requires a spouse who can give offspring in accordance with what he wants. The establishment of a happy and lasting family must be based on religious and legal norms. Marriage for human beings is important, because with a marriage a person will get the balance of life both biologically, psychologically and socially.Marriage is commonly done by adults (baligh) regardless of profession, religion, ethnicity, poor or rich. Extremely overly wedded marriages result in divorce cases, due to a lack of awareness to be responsible in married life for husband and wife. Marriage is not as simple as imagined. Need maturity both in psychology and physical. Efforts to realize the family sakinah and happy, one of which is to prevent the occurrence of marriage a young age. And the minimum effort that is usually taken is the implementation of the maturation program of marriage age and the planning of family life is one of the requirements for the realization of sakinah, mawaddah and rahmah families.
subject: Articles
  topic: section
subject: Perkawinan
  topic: keywords
subject: Baligh
  topic: keywords
subject: Usia Muda
  topic: keywords
creator: Darmiko Suhendra
rights: Copyright (c) 2024 ISLAMITSCH FAMILIERECHT JOURNAL
date: 2024-07-07
publication date: 2024-07-07
starting page: 15
ending page: 34
doi: 10.32923/ifj.v5i1.4689

Peninjauan Kembali Sebagai Upaya Hukum Yang Efektif Dan Biaya Ringan Bagi Terpidana Di Lapas Narkotika Pangkalpinang
type: item
description: Abstract: Narcotics Crimes which is a extraordinary crimes are often misreprented as a evil criminal, but on the other hand, the perpetrators usualy experience the vulnerable condition due the injustice law enforcement against drugs crimes. The problem lies in the similarity of the article accused against the suspect, namely the article of the drug dealer rather than a drug addiction. Judicial Review can be a solution option for the inmates of the Pangkalpinang Class II Narcotics Correctional Institution who are seeking justice.The derivations of research materials used are primary and secondary materials, by way of document search. Using an observational method by interviewing legal counsel who handles narcotics cases to explain the pros and cons of re-filing applications in narcotics cases juxtaposed with pre-existing ruling. The technique that analyze legal materials uses the method of syllogism and interpretation with a deductive mindset. Judicial Review can present a solution in annulling the first-instance decision because it is more efisient process in improving the substance of the article normatively and low cost. Keywords: Narcotics Crime, Judicial Review Abstrak Tindak pidana narkotika yang merupakan kejahatan luarbiasa sering salah diartikan sebagai tindak pidana yang sangat jahat, namun dilain sisi para pelakunya sering mengalami kondisi kerentanan karena ketidakadilan penegakkan hukum terhadap tindak pidana narkotika. Letak permasalahannya adalah pada persamaan Pasal yang dituduhkan terhadap tersangka yakni pasal pengedar alih-alih sebagai pemakai atau bahkan pecandu. Peninjauan Kembali dapat menjadi opsi yang solutif bagi narapidana pemasyarakatan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II Narkotika Pangkalpinang yang sedang mencari keadilan. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder, dengan cara studi pustaka dokumen. Menggunakan metode yang observatif dengan mewawancara penasihat hukum yang menangani perkara narkotika untuk menje…
subject: Articles
  topic: section
creator: Lendra Dika Kurniawan
creator: Reski Anwar
rights: Copyright (c) 2024 ISLAMITSCH FAMILIERECHT JOURNAL
date: 2024-07-07
publication date: 2024-07-07
starting page: 1
ending page: 14
doi: 10.32923/ifj.v5i1.4557

Revitalisasi Kebijakan Hak Asuh dan Perlindungan Anak dalam RUU Hukum Keluarga terhadap Kesejahteraan Anak di Indonesia
type: item
description: Penelitian ini membahas dampak Rancangan Undang-Undang (RUU) Hukum Keluarga yang masuk dalam Prolegnas 2024 terhadap kesejahteraan anak di Indonesia, dengan fokus khusus pada aspek hak asuh dan perlindungan anak pasca perceraian. Pendekatan penelitian menggunakan metode yuridis normatif, dengan jenis studi pustaka yang menelaah ketentuan-ketentuan hukum dan literatur yang relevan terkait isu ini. Prinsip “kepentingan terbaik anak” menjadi acuan utama dalam analisis, guna mengevaluasi sejauh mana RUU Hukum Keluarga ini mampu mengatasi kelemahan dalam regulasi yang ada serta memberikan perlindungan lebih optimal bagi anak. Penelitian ini menemukan bahwa penerapan prinsip tersebut berpotensi meningkatkan stabilitas psikologis, sosial, dan ekonomi anak melalui pengaturan hak asuh yang lebih jelas dan responsif. Rekomendasi dalam penelitian ini mencakup pentingnya implementasi dan evaluasi berkelanjutan agar kebijakan ini sesuai dengan perkembangan sosial dan teknologi yang memengaruhi kesejahteraan anak. Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi pada perbaikan sistem hukum keluarga di Indonesia dengan pendekatan yang berfokus pada hak-hak dan kesejahteraan anak.
subject: Articles
  topic: section
subject: Hak Asuh Anak
  topic: keywords
subject: Perlindungan Anak
  topic: keywords
subject: Hukum Keluarga
  topic: keywords
creator: Supri Yadin Hasibuan
creator: Asrizal Saiin
rights: Copyright (c) 2024 ISLAMITSCH FAMILIERECHT JOURNAL
date: 2024-12-27
publication date: 2024-12-27
starting page: 83
ending page: 104
doi: 10.32923/ifj.v5i2.5025

Tradisi Tangkel Dalam Perayaan Pernikahan Di Bangka Belitung: Tinjauan Al-‘Urf
type: item
description: Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menguraikan tradisi Tangkel Bonglai yang dipraktikkan oleh sebagian masyarakat di Bangka Belitung. Tradisi tengkel bonglai dilakukan dengan meletakkan garam dan air di dekat makanan yang disajikan kepada orang-orang pada perayaan pernikahan. Tradisi ini dilakukan dengan tujuan untuk melindungi makanan agar tidak basi dan pengantin tidak mengalami hal-hal buruk. Dengan menggali informasi dari informan penelitian, data-data yang diperoleh dianalisis dengan pendekatan yuridis menggunakan al-‘urf sebagai framework analisis. Penelitian ini menyimpulkan bahwa tradisi tangkel bonglai masuk dalam kategori ‘urf fasid, karena tradisi ini diiringi dengan kepercayaan jika ditinggalkan akan menimbulkan sesuatu yang buruk. Keyakinan ini mengandung unsur syirik, karena mempercayai ada kekuatan lain, selain Allah, yang dapat memberikan manfaat dan mudharrat.
subject: Articles
  topic: section
subject: Tradisi Pernikahan
  topic: keywords
subject: Tradisi Tangkel
  topic: keywords
subject: Al-'Urf
  topic: keywords
creator: Juniati Juniati
creator: Harizan Harizan
creator: Reno Ismanto
rights: Copyright (c)
date: 2024-12-27
publication date: 2024-12-27
starting page: 171
ending page: 182
doi: 10.32923/ifj.v5i2.5043

Tradisi Ngubel Bagi Pasangan Pengantin Dalam Pandangan Al ‘Urf Dan Kontruktivisme Sosial
type: item
description: This research examines the phenomenon of the habit of eating bananas and smoking for bridal couples after the wedding ceremony in Ibul Village, West Bangka Regency, using a qualitative approach and phenomenological perspective. Through in-depth interviews and participant observation, this research aims to understand the social and cultural meaning behind these two practices. It was found that eating bananas served as a symbol of fertility and good luck, which created an emotional bond between the bridal couple and the community. Meanwhile, smoking is considered a social activity that strengthens relationships between community members, creating a space for sharing stories and traditional values.
subject: Articles
  topic: section
creator: Muhammad Nurdin
creator: Taufik Hidayat
rights: Copyright (c) 2024 ISLAMITSCH FAMILIERECHT JOURNAL
date: 2024-12-27
publication date: 2024-12-27
starting page: 148
ending page: 170
doi: 10.32923/ifj.v5i2.5065

Analisis Hukum Terhadap Dampak Yang Timbul Pasca Perceraian Di Luar Pengadilan
type: item
description: Abstrak: Perceraian merupakan ikrar yang diucapkan oleh seorang suami kepada istrinya untuk mengakhiri hubungan perkawinan, dengan mengucapkan kalimat talaq maka terjadilah perceraian. Berbicara mengenai jenis perceraian yang jatuh, maka hal itu tergantung dari banyaknya talak yang telah diucapkan. Secara garis besar, berdasarkan boleh atau tidaknya rujuk, talak dibagi menjadi dua jenis, yaitu talak raji’ dan talak bain. Sah atau tidaknya talak mengacu pada hukum Islam, apabila talak diucapkan dihadapan dua orang saksi dan tidak dalam keadaan yang tidak diperbolehkan talak, maka telah terjadi talak. Akan tetapi paradigma semacam ini seakan terbantahkan apabila dibenturkan dengan hukum positif sebagai dasar hukum yang sah di Negara Kesatuan Republik Indonesia yang mengatur tentang tata cara perceraian, yaitu harus dilakukan dihadapan sidang Pengadilan Agama. Syarat pokoknya adalah dilakukan atau diucapkan dihadapan sidang Pengadilan Agama, maka barulah akta cerai dapat diterbitkan oleh negara melalui Pengadilan Agama setempat. Dengan demikian, barulah mantan istri bisa mendapatkan hak-hak pasca-cerai, termasuk nafkah iddah dan lain-lain karena hal tersebut mempunyai kekuatan hukum terhadap terjadinya perceraian. Namun, kenyataan yang sering terjadi adalah banyak pasangan suami istri yang bercerai di luar pengadilan agama. Kata Kunci: Perceraian di Luar Pengadilan, Akibat Hukum, Hak Istri.
subject: Articles
  topic: section
creator: Muhamad Nurul Huda
creator: Reski Anwar
creator: Abillah Fatih
creator: M. Mubarokah
creator: Johan Apris Karmianto
rights: Copyright (c) 2024 ISLAMITSCH FAMILIERECHT JOURNAL
date: 2024-12-27
publication date: 2024-12-27
starting page: 127
ending page: 147
doi: 10.32923/ifj.v5i2.5032

Plaatsvervulling Dalam Hukum Waris Indonesia: Mengungkap Kedudukan Ahli Waris Pengganti
type: item
description: Penelitian ini berjudul Plaatsvervulling dalam Hukum Waris Indonesia: Mengungkap Kedudukan Ahli Waris Pengganti, bertujuan untuk menganalisis kedudukan ahli waris pengganti dalam sistem hukum waris Indonesia, dengan merujuk pada ketentuan yang berlaku dalam hukum perdata, Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan hukum adat. Dalam hukum waris Islam, konsep plaatsvervulling (penggantian posisi ahli waris) memberikan ruang bagi individu yang menggantikan posisi ahli waris yang telah meninggal dunia sebelum pewarisnya, atau yang tidak dapat mewarisi karena alasan tertentu. Berdasarkan rumusan masalah, penelitian ini bertujuan untuk menggali bagaimana posisi dan kedudukan ahli waris pengganti dalam ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan konseptual untuk menganalisis norma-norma hukum yang terkait, baik dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, doktrin hukum, serta kajian perbandingan antara hukum adat dan hukum waris Islam. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun ketentuan tentang ahli waris pengganti telah diatur dalam KHI, penerapannya di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan terkait dengan pemahaman masyarakat, praktik hukum adat, dan perbedaan interpretasi antara hukum negara dan hukum agama. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pemahaman dan penerapan hukum waris di Indonesia, serta memperkuat peran hukum waris dalam menyelesaikan sengketa warisan secara adil dan sesuai dengan prinsip keadilan sosial.
subject: Articles
  topic: section
subject: Plaatvervulling
  topic: keywords
subject: Ahli Waris Pengganti
  topic: keywords
subject: Hukum Waris
  topic: keywords
creator: Tauratiya Tauratiya
creator: Lailasari Eka Ningsih
rights: Copyright (c) 2024 ISLAMITSCH FAMILIERECHT JOURNAL
date: 2024-12-27
publication date: 2024-12-27
starting page: 105
ending page: 126
doi: 10.32923/ifj.v5i2.5035

HUKUM ISLAM MEMAKNAI SHOPEEPAYLATER DALAM MEMENUHI KEBUTUHAN KELUARGA
type: item
description: Abstract : This article discusses the shopeepaylater payment method in meeting family needs according to Islamic Law. Shopeepaylater is one of the latest innovations from shopee, where people can receive goods first and then make payments. With the existence of this shopeepaylater, Indonesian people are greatly helped to meet family needs, from primary needs to secondary needs. However, the Muslim community has slightly forgotten the Islamic Law contained in the shopeepaylater. In Islamic Law literature, there are various forms of business cooperation transactions, both commercial and social, one of which is in the form of "alqardh". Al-qardh is the provision of assets to others that can be collected or requested again without expecting rewards or in other words, it is a lending and borrowing transaction without additional conditions at the time of returning the loan. This shopeepaylater work system is still not in accordance with Islamic Sharia Law (Alqardh) because interest is still charged when choosing an installment payment and a fine is charged if the payment exceeds the given maturity period.
subject: Articles
  topic: section
subject: Islamic Law
  topic: keywords
subject: Shopeepaylater
  topic: keywords
subject: Family Needs
  topic: keywords
creator: Yolanda Destiana
rights: Copyright (c) 2023 ISLAMITSCH FAMILIERECHT JOURNAL
date: 2023-11-24
publication date: 2023-11-24
starting page: 139
ending page: 152
doi: 10.32923/ifj.v4i2.3950

PENGARUH DINAMIKA SOSIAL-EKONOMI TERHADAP RESOLUSI KONFLIK PEMBAGIAN WARISAN: TANTANGAN DAN SOLUSI
type: item
description: Konflik dalam pembagian warisan telah menjadi permasalahan sosial dan ekonomi yang kompleks di Indonesia. Dinamika sosial-ekonomi memainkan peran penting dalam memengaruhi resolusi konflik yang berkaitan dengan pembagian harta warisan. Artikel ini menyajikan analisis terhadap studi literatur terkait konflik pembagian warisan serta implikasi dari faktor-faktor sosial-ekonomi terhadap resolusi konflik tersebut. Faktor sosial seperti struktur keluarga, nilai budaya, dan tradisi turun-temurun memiliki dampak signifikan terhadap resolusi konflik pembagian warisan. Selain itu, faktor ekonomi seperti ketidaksetaraan dalam kepemilikan aset dan kurangnya perencanaan warisan juga menjadi pemicu konflik yang serius. Penelitian ini menyoroti Mediasi sebagai resolusi konflik Pembagiwan warisan, penggunaan teknik mediasi harus responsif terhadap evolusi sosial dan ekonomi di tengah masyarakat. Mediasi yang fleksibel, mengakomodasi semua pihak, dan mengatasi kompleksitas serta perbedaan yang timbul menjadi tantangan signifikan dalam menyelesaikan konflik pembagian warisan ini. Penyesuaian terhadap perubahan nilai-nilai yang berkembang dan pengelolaan kompleksitas serta perbedaan adalah kunci keberhasilan mediasi sehingga perbedaan tujuan dan pandangan mengenai pembagian waris dapat menemui kesepakatan dan dilaksanakan secara damai.
subject: Articles
  topic: section
subject: Dinamika
  topic: keywords
subject: Sosial
  topic: keywords
subject: Ekonomi
  topic: keywords
subject: Resolusi
  topic: keywords
subject: Konflik
  topic: keywords
subject: Warisan
  topic: keywords
creator: Furziah Furziah
rights: Copyright (c) 2023 ISLAMITSCH FAMILIERECHT JOURNAL
date: 2023-11-24
publication date: 2023-11-24
starting page: 100
ending page: 117
doi: 10.32923/ifj.v4i2.3953

HALAL TOURISM OR SHARIA TOURISM? A SYSTEMATIC LITERATURE REVIEW
type: item
description: Penelitian tentang wisata halal dan wisata syariah sudah banyak dilakukan dalam berbagai pendekatan, namun belum banyak yang menganalisis dalam metode literatur review sistematis. Metode yang digunakan dalam artikel ini adalah literatur reviu sistematis dengan menyajikan metadata deskriptif artikel kemudian dilanjutkan dengan memfilter artikel yang akan dianalisis, terakhir analisis kualitas artikel menjadi tahap yang menentukan dalam analisis ini. Artikel yang dijadikan sebagai metadata adalah artikel yang terpublikasikan lewat Dimensions. Setelah difilter, terdapat 104 artikel yang masuk kriteria analisis literatur reviu sistematis.
subject: Articles
  topic: section
subject: wisata halal
  topic: keywords
subject: wisata syariah
  topic: keywords
subject: literatur reviu sistematis
  topic: keywords
creator: Hendra Cipta
rights: Copyright (c) 2023 ISLAMITSCH FAMILIERECHT JOURNAL
date: 2023-11-24
publication date: 2023-11-24
starting page: 74
ending page: 83
doi: 10.32923/ifj.v4i2.3954

ASPEK HUKUM ISLAM DALAM KITAB TA’LIM AL-MUTA’ALLIM KARYA BURHANUDDIN AL-ZARNUJI
type: item
description: Abstrak: Artikel ini bertujuan untuk mengetahui aspek hukum Islam dalam kitab Ta’lim al-Muta’allim. Kitab yang sangat fenomenal dalam dunia pendidikan Islam. Kajian ini menarik karena penulis kitab ini adalah Burhanuddin al-Zarnuji seorang ahli fiqh bermazhab hanafi. Padahal kitab Ta’lim al-Muta’allim tersebar di Indonesia yang notabene bermazhab syafi’i. metode yang peneliti gunakan adalah penelitian pustaka, peneliti mencoba membaca lebih dalam kitab Ta’lim al-Muta’allim lalu mengeluarkan poin-poin yang berkaitan dengan aspek hukum Islam dan keterpengaruhannya dari mazhab hanafi. Hasilnya peneliti menemukan ada empat poin yang disebut oleh al-Zarnuji secara eksplisit; hukum belajar ilmu haal, hukum belajar ilmu al-ahaayin, hukum memasang niat belajar dan hukum bersiwak. Secara umum al-Zarnuji dapat bersikap independen walau dengan kutipan guru-guru bermazhab hanafi dalam menjelaskan tanpa ada bias mazhab. Keywords: hukum islam; ta’lim al-muta’allim; al-Zarnuji Abstract This article aims to explore the Islamic legal aspects in the book "Ta’lim al-Muta’allim." This book is highly influential in the world of Islamic education. The study is intriguing because the author of the book is Burhanuddin al-Zarnuji, an expert in the Hanafi school of jurisprudence, while "Ta’lim al-Muta’allim" is widely disseminated in Indonesia, which is predominantly of the Shafi'i school. The research methodology employed is literature review, with the researcher delving into the content of "Ta’lim al-Muta’allim" to extract points related to Islamic legal aspects and the influence of the Hanafi school. The findings reveal four explicit points mentioned by al-Zarnuji: the legal aspects of learning the science of haal, the legal aspects of learning the science of al-ahaayin, the legal aspects of setting the intention to learn, and the legal aspects of using a tooth-stick (siwak). Overall, al-Zarnuji demonstrates an independent approach, even incorporating quotes from teachers of the Hanafi sc…
subject: Articles
  topic: section
subject: hukum islam
  topic: keywords
subject: al zarnuji
  topic: keywords
creator: Al Fakhri Zakirman
creator: Nashiratun Nisa
rights: Copyright (c) 2023 ISLAMITSCH FAMILIERECHT JOURNAL
date: 2023-11-24
publication date: 2023-11-24
starting page: 84
ending page: 99
doi: 10.32923/ifj.v4i2.3951

KONSEP KELUARGA DALAM ISLAM TINJAUAN MAQASHID SYARIAH
type: item
description: Indonesia merupakan negara majemuk yang dihuni oleh masyarakat yang berbeda agama, budaya, bahasa, adat istiadat, serta perbedaan lainnya yang sesuai dengan semboyan nasional Bhinneka Tunggal Ika (Unity in Diversity). Di dalam kehidupan sosial masyarakat Indonesia baru-baru ini dihebohkan dengan pernikahan kaum LGBT. Apakah ikatan pernikahan yang dilakukan ini bisa disebut sebagai sebuah keluarga dalam pandangan Islam? Tulisan ini berusaha untuk menemukan dan merumuskan konsep keluarga dalam pandangan Islam dengan tinjauan maqashid syariah. Di dalam Al-Qur’an juga dijelaskan bahwa ikatan perkawinan untuk membentuk sebuah keluarga paling tidak harus terdiri dari suami (yang berjenis kelamin lak-laki) dan istri (yang berjenis kelamin perempuan). Ikatan perkawinan yang dirajut dengan hanya melibatkan satu jenis kelamin tertentu tidak sesuai dengan tujuan umum syariat yaitu menciptakan kemaslahatan dan menolak kerusakan (al-kulliyat al-khams : menjaga agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan). Ikatan perkawinan ini pula bertentangan dengan sifat-sifat dasar yang melekat dan dimiliki oleh syariat (fitrah, toleransi/al-samahah, kesetaraan/al-musawah, dan kebebasan/al-hurriyah). Abstract : Indonesia is a pluralistic country inhabited by people with different religions, cultures, languages, customs and other differences in accordance with the national motto Bhinneka Tunggal Ika (Unity in Diversity). In social life, Indonesian society has recently been shocked by LGBT marriages. Can this marriage bond be called a family in the Islamic view? This paper attempts to discover and formulate the concept of family from an Islamic perspective with a review of maqashid sharia. In the Qur'an it is also explained that the marriage bond to form a family must at least consist of a husband (male) and wife (female). A marriage bond that is knitted involving only one particular gender is not in accordance with the general objectives of the Shari'a, namely creating benefit and preventing dama…
subject: Articles
  topic: section
subject: Keluarga
  topic: keywords
subject: Maqashid Syariah
  topic: keywords
subject: LGBT
  topic: keywords
creator: Misbahul Munir
rights: Copyright (c) 2023 ISLAMITSCH FAMILIERECHT JOURNAL
date: 2023-11-24
publication date: 2023-11-24
starting page: 118
ending page: 138
doi: 10.32923/ifj.v4i2.3956

Islam dan Tradisi Lokal di Indonesia:
type: item
description: Abstrak: Negara Indonesia memiliki keragaman yang tak terhingga, termasuk di antaraanya tradisi. Tradisipun di setiap daerah berbeda-beda, termasuk di Desa Batu Beriga Kecamatan Lubuk Besar Kabupaten Bangka Tengah yakni naber laut. Tradisi ini telah dikenal secara turun temurun yang bertujuan sebagai ungkapan rasa sukur warga setempat yang berprofesi sebagai nelayan serta menghindari mara bahaya saat mereka beraktivitas. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan mengumpulkan data dari berbagai sumber, lalu menganalisisnya dan dapatlah kesimpulan. Ternyata ajaran Islam sangat memperhatikan tradisi (Arab: ‘adah) dan konvensi masyarakat untuk dijadikan sumber bagi jurisprudensi hukum Islam dengan penyempurnaan dan batasan-batasan tertentu. Terma adat yang memiliki kesamaan makna dengan ‘urf telah menjadi salah satu landasan dalam istimbat hukum Islam. Kata Kunci: Naber Laut, Batu Beriga, Hukum Islam, Bangka Tengah Abstracts: Indonesia has infinite diversity, including traditions. Traditions are different in each region, including in Batu Beriga Village, Lubuk Besar District, Central Bangka Regency, namely Naber Laut. This tradition has been carried out from generation to generation and aims to express the gratitude of local residents who work as fishermen and to avoid danger when they are on the move. This research uses a qualitative approach by collecting data from various sources, then analyzing it and drawing conclusions. It turns out that Islamic teachings pay great attention to tradition (Arabic: 'adah) and societal conventions to serve as a source for Islamic legal jurisprudence with certain refinements and limitations. Traditional terms which have the same meaning as 'urf have become one of the foundations of Islamic law. Keywords: Naber Laut, Batu Beriga, Islamic Law, Central Bangka
subject: Articles
  topic: section
subject: Naber Laut
  topic: keywords
subject: Batu Beriga
  topic: keywords
subject: Hukum Islam
  topic: keywords
subject: Bangka Tengah
  topic: keywords
creator: Muhamad Nurdin
creator: Ratna Kusuma Dewi
rights: Copyright (c) 2023 ISLAMITSCH FAMILIERECHT JOURNAL
date: 2023-06-09
publication date: 2023-06-09
starting page: 59
ending page: 73
doi: 10.32923/ifj.v4i1.3955

ANALISIS ASURANSI KESEHATAN OLEH BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL BERDASARKAN HUKUM ASURANSI ISLAM
type: item
description: Penelitian ini berjudul “Analisis Asuransi Kesehatan Oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Berdasarkan Hukum Asuransi Islam”. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya keberadaan BPJS dalam pelaksanaan program jaminan sosial di masyarakat, sehingga sejak kehadiran BPJS ini begitu besar antusias masyrakat dalam memanfaatkan jaminan sosial tersebut. Akan tetapi disatu sisi belum lama ini, masyarakat di hebohkan dengan kabar bahwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) yaitu suatu lembaga swadaya masyarakat yang mewadahi ulama, zu’uma, dan cendikiawan Islam di Indonesia untuk membimbing, membina, dan mengayomi kaum muslimin di seluruh Indonesia mengeluarkan fatwa bahwa BPJS dalam menjalankan program jaminan sosial tidak sesuai dengan syariah Islam. Dimana kalangan masyarakat masih belum mengerti maksud dan tujuan fatwa MUI tersebut sehingga menyebabkan terjadiya pro dan kontra di masyarakat. Pencarian data dilakukan dengan mengkaji mengenai asuransi kesehatandari sudut pandang hukum syariah.Metode penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu metode yang meninjau dan membahas objek penelitian dengan meninjau dari sisi.Hasil dalam penelitian ini antara lain mengetahui asuransi kesehatan BPJS itu sesuai dengan syari’at Islam atau tidak. Rekomendasi yang diberikan dalam penulisan ini ialah dengan membentuk program jaminan sosial yang mana tetap dijalankan oleh BPJS Kesehatan akan tetapi berorientasi pada syariah Islam yakni hukum asuransi Islam atau dengan kata lain bisa disebutkan dengan nama BPJS Syariah atau dengan nama lain yang pasti mulai dari pengaturannya hingga aplikasinya bermuara pada hukum islam.
subject: Articles
  topic: section
subject: Asuransi Kesehatan ; Fatwa MUI; Hukum Islam
  topic: keywords
creator: Rahmat Robuwan
creator: Taura tiya
rights: Copyright (c) 2023 ISLAMITSCH FAMILIERECHT JOURNAL
date: 2023-11-22
publication date: 2023-11-22
starting page: 49
ending page: 58
doi: 10.32923/ifj.v4i1.3496

PROSES PENGAJUAN PERMOHONAN DUPLIKAT BUKU NIKAH DI KANTOR URUSAN AGAMA (KUA)
type: item
description: Perkawinan yang tercatat merupakan perkawinan yang sah dan diakui keabsahannya menurut hukum agama dan hukum negara. Perkawinan tersebut harus dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah yang berada di setiap Kantor Urusan Agama (KUA) pada setiap kecamatan. Pencatatan perkawinan dilakukan sebagai bentuk legalitas hukum bagi setiap orang yang telah menikah. Pernikahan yang telah dicatat dapat dibuktikan dengan adanya kutipan akta nikah/buku nikah yang diserahkan oleh Pegawai Pencatat Nikah kepada setiap mempelai suami dan istri sesaat setelah dilangsungkannya perkawinan. Buku nikah tersebut harus disimpan dengan baik oleh suami ataupun istri agar tidak terjadi kerusakan atau bahkan hilang. Sebab keberadaan buku nikah sangat vital dalam sistem administrasi kependudukan di Indonesia. Kenyataannya, banyak masyarakat yang belum begitu menyadari pentingnya keberadaan buku nikah tersebut. Sehingga buku nikah tersebut rusak atau bahkan hilang. Ketika terjadi kehilangan buku nikah tersebut, tak sedikit dari masyarakat yang tidak memperdulikan bahkan acuh tak acuh serta tidak segera mengurus kehilangan buku tersebut. Di samping itu, banyak masyarakat yang enggan mengurus kerusakan atau kehilangan buku nikah dikarenakan proses pengurusannya yang dianggap rumit dan memakan waktu yang cukup lama. Tulisan ini akan membahas mengenai proses permohonan penerbitan duplikat buku nikah di Kantor Urusan Agama bagi masyarakat yang buku nikahnya rusak atau hilang.
subject: Articles
  topic: section
creator: Alwan Sobari
creator: Sugeng Sugeng
creator: Piki Ardiansyah
creator: Ananta Ananta
creator: Rahma Febri Ayu
creator: Intan Juita
creator: Dimas Saputra
rights: Copyright (c) 2023 ISLAMITSCH FAMILIERECHT JOURNAL
date: 2023-11-22
publication date: 2023-11-22
starting page: 36
ending page: 48
doi: 10.32923/ifj.v4i1.3936

PENGAMPUNAN HAKIM (JUDICIAL PARDON): SEBUAH KONSEPTUAL MENUJU KEADILAN SUBSTANSIAL
type: item
description: Abstract: The context of judicial pardon will be the focus of this journal. As a form of substansial justice, the current national Criminal Code recognizes the principle of pardoning judicials, especially for minor offenses involving short-term deprivation of rights. Additionally, this tenet can act as a foundation for balancing justice in society. Through the regulation of judge pardons in the national Criminal Code, efforts to reform material criminal laws are serious issues that require special attention. The way a judge grants a pardon is written suggests that the government wants to go back to how it was before in order to do justice and do it well. In order to account for a judicial's pardon, special conditions or restrictions are used as a reference point. It is impossible to combine the position of a judicial's pardon and its application in a decision, specifically a judicial's pardon decision, into a single free or adjudicated decision; rather, each decision must be considered separately. The draft Criminal Procedure Code and the current Criminal Procedure Code, which will soon be able to accommodate and serve as a direct bridge to prevent this article on the judge's pardon from becoming a wasted article also known as a death sentence are both in this position. Keywords: Judicial Pardon, Rechterlijk Pardon, Substantial Justice Abstrak: Jurnal ini secara khusus akan membahas pengaturan pemaafan hakim (judicial pardon). Pada KUHP nasional saat ini sudah mengenal yang namanya asas pemaafan hakim sebagai bentuk keadilan substansial yang bertujuan untuk sedapat mungkin menghindari hukuman penjara, terutama untuk kejahatan ringan yang melibatkan perampasan hak dalam jangka pendek. Asas ini juga bisa sebagai fondasi sebagai pedoman untuk menyeimbangkan keadilan yang ada didalam masyarakat. Upaya pembenahan undang-undang pidana materiil melalui pengaturan pengampunan hakim dalam KUHP nasional merupakan persoalan serius yang perlu menjadi perhatian khusus. Rumusan m…
subject: Articles
  topic: section
creator: Reski Anwar
rights: Copyright (c) 2023 ISLAMITSCH FAMILIERECHT JOURNAL
date: 2023-11-22
publication date: 2023-11-22
starting page: 20
ending page: 35
doi: 10.32923/ifj.v4i1.3533

FATWA DAN REGULASI PASAR MODAL SYARIAH
type: item
description: Pasar modal syariah merupakan pasar modal yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah di pasar modal. Adapun peran dari pasar modal syariah adalah menjadi sumber pendanaan bagi Perusahaan dan sarana investasi yang sesuai dengan prinsip syariah. Pasar modal syariah bersifat universal, dapat dimanfaatkan oleh siapapun tanpa melihat latar belakang suku, agama, ras tertentu, perbedaan pasar modal syariah dan konvensional secara umum, pasar modal syariah merupakan bagian dari industri dari pasar modal syariah yang ada di Indonesia. Secara umum kegiatan pasar modal syariah sejalan dengan pasar modal konvensional. Namun demikian, terdapat beberapa karakteristik khusus pasar modal syariah yaitu bahwa produk, mekanisme transaksi, dan pengawasan tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah Kata Kunci: Pasar Modal Syariah, Prinsip Syariah
subject: Articles
  topic: section
subject: Kata Kunci: Pasar Modal Syariah, Prinsip Syariah
  topic: keywords
creator: Feby Ayu Amalia
rights: Copyright (c) 2023 ISLAMITSCH FAMILIERECHT JOURNAL
date: 2023-11-22
publication date: 2023-11-22
starting page: 1
ending page: 19
doi: 10.32923/ifj.v4i1.3716

MEDIASI SEBAGAI ALTERNATIVE DISPITE RESULOTION TERHADAP PERKARA PERCERAIAN
type: item
description: The judicial system in Indonesia has recognized mediation as an alternative dispute resolution. The Supreme Court of the Republic of Indonesia through Supreme Court Regulation (Perma) Number 01 of 2016 concerning Mediation Procedures in Courts has integrated mediation into the proceedings in court. as an instrument to overcome the accumulation of cases. This mediation is applied as part of the event in civil cases in the religious courts and general courts. All civil disputes submitted to the court of first intance must first be resolved throught reconciliation with the help of a mediator, namely a neutral party who assists the parties in the negotiation process in order to seek various possible dispute resolitions without resorting to a way of deciding or completing a case settlement. This study uses a normative juridical approach by using data collection techniques through library research methods. The results of this study is factors that influence the success of mediation include the disputing parties, the problem that causes the dispute and the quality of the third party or mediator.
subject: Articles
  topic: section
subject: Divorce; Mediation; Mediator.
  topic: keywords
creator: A Hashfi Luthfi
creator: Firqah Annajiyah Mansyuroh
rights: Copyright (c) 2022 ISLAMITSCH FAMILIERECHT JOURNAL
date: 2022-11-14
publication date: 2022-11-14
starting page: 137
ending page: 156
doi: 10.32923/ifj.v3i02.2756